Surya Darmadi Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Duta Palma Hari Ini

Kamis, 8 September 2022 10:15 Reporter : Merdeka
Surya Darmadi Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Duta Palma Hari Ini Surya Darmadi diperiksa Kejagung. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Pemilik Duta Palma Group, Surya Darmadi (SD) menjalani sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kejaksaan Agung (Kejagung) sendiri merinci jumlah kerugian negara dan kerugian perekonomian negara dalam perkara tersebut menyentuh Rp104,1 triliun.

"Jadwal sidang Kamis, 8 September 2022 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, agenda sidang pertama," tulis laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti dikutip, Kamis (8/9).

Adapun rincian dakwaan atas Surya Darmadi dalam laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sejak tahun 2004 sampai dengan 2022, bertempat di Kantor Bupati Indragiri Hulu Jalan Raya Pematang Rebah, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Kemudian di Kantor Regional Office Duta Palma Group di Jalan O.K.M Jamil Nomor 1, Simpang Tiga Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Juga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 249/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa Raja Thamsir Rachman (RTR) dan Surya Darmadi (SD), maka Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu Periode 1999-2008, dilakukan penuntutan terpisah, secara melawan hukum.

"Yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Surya Darmadi sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan USD 7,885,857,36 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 dan USD 7,885,857.36 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut," tulis laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2 dari 4 halaman

"Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022, juga merugikan Perekonomian Negara yaitu sebesar Rp 73.920.690.300.000," sambung informasi tersebut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tersangka dan barang bukti alias Tahap II atas dua berkas perkara tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

"Berkas perkara atas nama dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu dinyatakan lengkap secara formil dan materiil atau P21 pada Selasa, 30 Agustus 2022," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).

Adapun dua berkas perkara masing-masing atas nama Surya Darmadi (SD) telah dilaksanakan Tahap II di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan Raja Thamsir Rachman (RTR) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

"Para tersangka dilakukan penahanan dalam tahap penuntutan," jelas dia.

Untuk tersangka Surya Darmadi dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 19 September 2022 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara tersangka Raja Thamsir Rachman tidak dilakukan penahanan lantaran masih menjadi terpidana kasus korupsi APBD Indragiri Hulu.

"Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan kedua berkas perkara tersebut diatas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," Ketut menandaskan.

3 dari 4 halaman

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan bahwa jumlah kerugian negara dan kerugian perekonomian negara dalam kasus Surya Darmadi meningkat dari Rp78 triliun menjadi Rp104,1 triliun.

"Awal penyidik menyampaikan (kerugian) Rp78 triliun, sekarang sudah perhitungan hasil yang diserahkan kepada penyidik dari BPKP itu kerugian negara Rp4,9 triliun untuk keuangan, untuk kerugian perekonomian negara senilai Rp99,2 triliun sehingga nilai ini ada perubahan dari awal penyidik temukan," kata Febrie dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Dia menegaskan bahwa peningkatan jumlah kerugian negara tersebut ditemukan setelah dilakukan pengembangan perkara dan perhitungan sejumlah indikator oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama para ahli.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari yang turut hadir dalam konferensi pers memaparkan indikator yang digunakan oleh auditor BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Beberapa di antaranya adalah adanya alih kawasan hutan yang menjadi kebun tanpa pelepasan kawasan hutan, serta adanya upaya suap kepada pihak tertentu dalam rangka memperoleh izin alih kawasan hutan.

"Tentu saja seluruh proses dan fakta yang ditemukan oleh penyidik secara langsung dan secara tidak langsung berdampak bagi keuangan negara maupun perekonomian negara," ucap Sari, sapaan akrab Arumsari.

Sari menjelaskan bahwa dalam pengusahaan seluruh kekayaan negara, ada hak negara di tempat itu.

Penyimpangan yang dilakukan dalam kasus Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit seluas 37.095 hektare sekaligus pendiri PT Duta Palma Group, berdampak pada tidak diperolehnya hak negara atas pemanfaatan hutan, seperti dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan.

"Sesuai ketentuan yang berlaku, kami hitung dengan jumlah untuk kerugian keuangan negara ada yang USD, yaitu sebesar 7,8 juta dolar AS atau sekitar Rp114 miliar. Kemudian, lainnya ada provisi sumber daya hutan, ada fakta-fakta kerusakan hutan itu, sehingga ada biaya pemulihan kerusakan lingkungan yang jika dijumlah semuanya berjumlah Rp4,9 triliun," kata Sari.

4 dari 4 halaman

Selain yang berdampak langsung terhadap hak-hak negara dalam bentuk keuangan negara, seluruh penyimpangan juga mengakibatkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp99,2 triliun.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan barang bukti berupa uang tunai yang telah disita dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group sebanyak Rp5,12 triliun, 11,4 juta dolar AS, dan 646 dolar Singapura yang dititipkan oleh Kejaksaan Agung kepada Bank Mandiri dan sejumlah bank lainnya.

"Perlu diketahui bahwa uang sebanyak Rp5,1 triliun ini bukan hanya dititipkan kepada Bank Mandiri. Ada beberapa bank lainnya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

[fik]

Baca juga:
PN Pekanbaru Tolak Gugatan Praperadilan PT Duta Palma Group Milik Surya Darmadi
Ini Penampakan Berkas Perkara Surya Darmadi, Koruptor Rugikan Negara hingga Rp104,1 T
Bertumpuk-tumpuk, Ini Penampakan Berkas Perkara Surya Darmadi Koruptor Rp104,1 T
Kejagung Limpahkan Tahap II Tersangka dan Barbuk Kasus Korupsi Duta Palma
Kejagung Sita 2 Kapal Milik Surya Darmadi Senilai Rp40 Miliar di Sumsel
Kerugian Negara Akibat Kasus Surya Darmadi Meningkat jadi Rp104,1 Triliun

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini