Survei: Publik pro Pancasila turun 10%, NKRI bersyariah naik 9%

Merdeka.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei terkait Kerinduan Publik untuk Indonesia yang kuat pada Kamis (4/10). Salah satu hasil surveinya ialah menurunnya jumlah masyarakat yang pro terhadap Pancasila.

Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar mengatakan, dalam 13 tahun terakhir jumlah masyarakat yang pro terhadap Pancasila turun sampai 10 persen atau saat ini hanya 75,3 persen. Pada tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila sebanyak 85,2 persen. Lima tahun kemudian atau pada 2005 turun menjadi 81,7 persen.

"Pada tahun 2015 pro Pancasila turun lagi menjadi 79,4 persen dan tahun 2018 Pancasila berada di titik terendah selama 13 tahun terakhir di angka 75,3 persen," jelasnya di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur.

Hal sebaliknya justru terjadi dalam 13 tahun terakhir dimana publik yang pro NKRI bersyariah naik 9 persen. Pada 2005, masyarakat yang pro NKRI bersyariah hanya 4,6 persen.

"Pada tahun 2010 sebanyak 7,3 persen. Pada tahun 2015 sebanyak 9,8 persen. Dan sekarang 2018 pro terhadap NKRI bersyariah di angka 13,2 persen," sebutnya.

Publik juga merasa khawatir jika dukungan terhadap Pancasila terus menurun (72,6 persen). Sebanyak 7,5 persen responden menyatakan tidak khawatir. Sedang 6 persen menyatakan biasa saja dan 13,9 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.

Masyarakat menginginkan Pancasila menguat karena dinilai hanya Pancasila yang dapat membuat pulau dan provinsi yang didominasi agama minoritas tak ingin memisahkan diri dari NKRI (27,5 persen). Pancasila juga dinilai ampuh merekatkan keberagaman (23,3 persen).

"Sebanyak 17,8 persen menyatakan khawatir dengan bangkitnya sektarianisme, paham yang berlandaskan agama tertentu yang mendiskriminasi warga negara atas dasar agama," kata Rully.

PDIP dinilai publik menjadi partai yang paling konsisten memperjuangkan Pancasila (36,8 persen). Kemudian disusul Partai Golkar (18,7 persen), Gerindra (11,8 persen), Demokrat (8,6 persen), PKB (6,5 persen), dan partai lainnya (7,1 persen).

Sementara itu capres yang dinilai konsisten memperjuangkan dan mempertahankan Pancasila yaitu Jokowi (65,8 persen). Sedangkan capres Prabowo Subianto hanya mendapat 29,7 persen.

LSI melakukan survei pada tanggal 14-22 September. Responden yang terlibat sebanyak 1.200 orang dan survei dilakukan dengan metode multi stage random sampling. Wawancara dilakukan tatap muka dengan menggunakan kuisioner dan margin of error 2,9 persen.

Rully mengatakan isu Jokowi merupakan keturunan PKI tak berpengaruh lagi jika dimainkan untuk Pilpres 2019. Menurutnya publik telah menganggap itu sebagai isu basi dan tak ada kejelasan.

"Enggak ada fakta yang diungkap kompetitor apakah ada korelasi bahwa Jokowi itu keturunan PKI," jelasnya.

Ia melanjutkan saat ini tak lagi melihat pada isu-isu primordial dalam memilih pemimpin. Tapi melihat pada gagasan dan program yang ditawarkan calon pemimpin.