Sudin LH Jaktim Janjikan Penataan Ulang TPS Penggilingan, Atasi Keluhan Bau Sampah

Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Timur menjanjikan penataan ulang Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara di Kelurahan Penggilingan, Cakung. Lokasi TPS ini berada persis di samping Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perkampungan Industri Kecil (PIK) 2. Keputusan ini diambil setelah adanya keluhan serius dari warga setempat mengenai kondisi TPS.

Penataan ulang TPS Penggilingan ini bertujuan untuk mengatasi masalah penumpukan sampah yang kerap meluber hingga badan jalan. Selain itu, bau menyengat yang ditimbulkan dari tumpukan sampah telah mengganggu penghuni rusunawa hingga lantai 12. Rencana ini diungkapkan oleh Kepala Sudin LH Jakarta Timur, Julius Monangta, pada Jumat (2/1).

Sudin LH Jaktim berencana mencari titik yang lebih kondusif untuk TPS tersebut atau bahkan menutupnya sementara waktu. Mereka akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lurah, camat, serta pengurus RT/RW setempat. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga sekitar.

Gunungan sampah di dekat Rusunawa PIK Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, telah menjadi sumber keluhan utama bagi penghuni rusun dan warga sekitar. Bau tidak sedap yang berasal dari tumpukan sampah ini dilaporkan tercium sangat kuat, bahkan sampai ke lantai 12 bangunan rusunawa. Keluhan ini mencerminkan dampak serius terhadap kualitas hidup dan kenyamanan warga.

Keluhan tersebut diketahui berdasarkan aduan warga melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki) yang dibuat pada Kamis (1/1). Pelapor secara spesifik menyatakan bahwa bau sampah "sangat semerbak" dan membutuhkan tindak lanjut segera. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah penumpukan sampah di TPS Penggilingan sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Kepala Sudin LH Jakarta Timur, Julius Monangta, menjelaskan bahwa lokasi TPS tersebut selama ini melayani sekitar 110 gerobak pengangkut sampah. Gerobak-gerobak ini berasal dari tiga kelurahan, yaitu Penggilingan, Cakung Barat, dan Cakung Timur. Padahal, dua wilayah terakhir sebenarnya sudah memiliki titik TPS masing-masing, yang mengindikasikan adanya pola pengelolaan yang kurang efektif.

Salah satu penyebab utama penumpukan sampah adalah kebiasaan sebagian petugas gerobak yang menumpahkan sampah di luar jam layanan. Selain itu, lokasi TPS yang berada di tepi jalan dan tidak dijaga 24 jam membuat banyak pihak, termasuk warga luar wilayah, membuang sampah sembarangan pada malam hari. Hal ini menyulitkan deteksi asal sampah dan pengawasan yang efektif.

Dalam upaya penataan ulang TPS Penggilingan, Sudin LH Jakarta Timur akan mencari titik yang lebih kondusif dan berencana "menol-kan" atau menutup sementara keberadaan TPS di lokasi saat ini. Julius Monangta menegaskan bahwa sampah dari Cakung Barat seharusnya kembali ke TPS di Cakung Barat, begitu pula dengan Cakung Timur. Setiap kelurahan sebenarnya sudah memiliki TPS, namun pola pengelolaannya akan diubah secara signifikan.

Prinsipnya, Sudin LH melayani sesuai kesepakatan dengan warga dan lurah setempat, namun pola pengelolaan sedang diubah. Sampah dari gerobak akan diarahkan langsung masuk ke truk kompaktor, bukan lagi ditumpahkan di TPS terbuka. Hal ini merupakan langkah krusial untuk menjaga estetika kota dan kesehatan lingkungan, meskipun membutuhkan adaptasi dari semua pihak.

Perubahan sistem ini membutuhkan waktu adaptasi karena sebagian petugas gerobak lebih memilih menumpahkan sampah ke TPS terbuka agar bisa cepat kembali beroperasi. Julius mengakui bahwa jika sampah diarahkan ke kompaktor, prosesnya harus ditata dan tidak bisa langsung tuang. Ini menjadi tantangan dalam memastikan kepatuhan dan kelancaran operasional.

Saat ini, Sudin LH menyiagakan lima truk tipper besar dan dua unit kompaktor setiap hari untuk pengangkutan sampah. Namun, tingginya volume sampah membuat armada yang ada masih kurang, bahkan membutuhkan 13 ritasi tambahan. Julius khawatir jika armada digeser tanpa konsep yang matang, wilayah lain justru akan mengalami penumpukan sampah serupa. Oleh karena itu, kerja sama seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk pengawasan dan implementasi yang sukses.

Sumber: AntaraNews