Status Eks Napi Ahok Dipermasalahkan, Mahfud Tegaskan Bos BUMN bukan Jabatan Publik

Sabtu, 16 November 2019 07:27 Reporter : Purnomo Edi
Status Eks Napi Ahok Dipermasalahkan, Mahfud Tegaskan Bos BUMN bukan Jabatan Publik Ahok di makam Mbah Priok. ©2017 Merdeka.com/Anisatuh Umah

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD turut berkomentar tentang isu diangkatnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi pimpinan BUMN. Sejumlah pihak mempermasalahkan status mantan napi yang disandang Ahok.

Mahfud menyebut status mantan narapidana yang disandang Ahok tak perlu diributkan. Mahfud menerangkan bahwa pimpinan BUMN bukanlah jabatan publik.

"BUMN itu bukan badan hukum publik. Dia badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu tunduk pada Undang-undang PT, perseroan terbatas. Bukan undang-undang ASN," ujar Mahfud di Sleman, Jumat (15/11).

Baca Selanjutnya: Mantan Napi Tidak Boleh Menjadi...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini