Soal Pansus Pelindo, Rahmawati heran dengan sikap KIH
Merdeka.com - Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rahmawati Soekarnoputri mengaku heran dengan sikap politik DPR. Khususnya fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ngotot memperjuangkan kepentingan politiknya melalui Pansus Pelindo II.
"Ada apa masalah Pelindo II diuber-uber?. Sampai-sampai DPR bikin Pansus segala," kata Rahmawati dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (4/11).
Bagi Rahmawati, apa yang terjadi di DPR dengan membentuk Pansus Pelindo II jelaslah sangat aneh dan mencurigakan. "Aneh masalah korporasi kok jadi masalah negara. DPR seperti turun kelas," tegasnya.
Menurut Rahmawati, seharusnya DPR itu menyoroti kasus besar. Kalaupun membuat pansus, harusnya untuk mengusut kasus
mega korupsi seperti BLBI yang merugikan negara hingga Rp 600 triliun, dan kasus Century.
"Jadi fair, DPR kan legislatif vis a visnya dengan Pemerintah eksekutif, bukan ngurus korporasi Pelindo yang sifatnya hanya operator bukan regulator yaitu kementerian," ungkapnya.
Dengan DPR membentuk pansus, sekarang efeknya penegak hukum pun jadi saling pasang kuda-kuda. Rahmawati curiga kepentingan politik KIH yang ngotot dengan Pansus Pelindo II.
"Kok makin semrawut penguasa sekarang sampai bikin pansus segala. Ada apa KIH kebakaran jenggot?," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaSinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKata dia, pemberian pangkat jenderal kehormatan yang diklaim sebagai apresiasi dari negara kepada menteri tersebut juga tidak tepat.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaBanyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaKenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya