Soal kenaikan harga, DPR dinilai tak berani kritik pemerintah

Naiknya harga kebutuhan barang pokok dan harga bahan bakar minyak (BBM) kian menambah beban masyarakat. Kondisi ini makin diperparah dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dan tarif biaya pengurusan kendaraan.Merespons kebijakan tersebut, sejumlah akademisi yang tergabung ke dalam Forum Ilmuwan Indonesia (FII) menganggap bahwa kebijakan Jokowi tidak populer. Munculnya sejumlah kebijakan itu karena tak ada lagi partai politik yang mengkritik pemerintah, dan mejadi penyeimbang pemerintah."Para politisi yang di DPR hanya diam kebanyak. Tak ada suara kritik yang disampaikan dengan lantang," kata Kepala Program Studi Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tulus Warsito, Kamis (5/1). Tulus menambahkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah di bidang sosial, politik dan ekonomi tak ada lagi yang mengontrol. Para politikus di Senayan tak lagi bisa menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi."Tak ada yang berani berada di oposisi, para ilmuwan harus mengambil peranan tersebut. Ini untuk mengawal kebijakan program Nawacita Presiden Jokowi. Jangan sampai Nawacita menjadi Tawacita," tutur Tulus. Sedangkan menurut Muktasyar Syamsudin, anggota FII dari Fakultas Filsafat UGM, menerangkan bahwa saat ini parpol lebih bersikap pragmatis dengan mencari aman. Dengan kondisi itu, parpol yang tak berada di pemerintahan tidak bisa diandalkan untuk mengawal kebijakan yang diambil pemerintah. "Politik saat ini sudah sarat dengan afiliasi. Tidak bisa menyandarkan harapan kepada parpol, harapannya ada pada ilmuwan," ungkap Syamsudin.