Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal buruh China ilegal, Gerindra minta Jokowi pecat Menaker

Soal buruh China ilegal, Gerindra minta Jokowi pecat Menaker Menteri Hanif Dhakiri di Malang. ©2016 Merdeka.com/darmadi

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie karena gagal mengawasi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China.

"Sudah segera copot saja Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi jangan sampai akibat ketidak becusan mereka mengurus dan menjalankan tugas mereka yang meyebabkan masuknya ratusan ribu WNA illegal yang berniaga dan bekerja di Indonesia," kata Arief melalui pesan tertulis yang diterima merdeka.com, Kamis (22/12).

Arief menduga ada oknum di Kemenkertrans dan Dirjen Imigrasi yang berperan dalam memfasilitasi TKA ilegal itu masuk ke Indonesia. Dua institusi itu, kata Arief, telah dijadikan ladang bisnis untuk sebagai jalan masuk TKA ilegal.

"Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China jika tidak melibatkan petinggi petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja. Pasti ada pratik mafia besar yang bekerja memasukan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut," tegasnya.

Besarnya jumlah tenaga kerja asing ilegal itu membuat Indonesia mengalami kerugian. Arief menuturkan kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas TKA ilegal itu semisal berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat hingga menurunnya pendapatan pengusaha domestik.

"Kerugian tersebut di antaranya hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja diberbagai sektor baik informal dan formal, serta menurunnya pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga di pertokoan pertokoan sebab banyak WNA secara ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan," jelas dia.

Kerugian lainnya, lanjut Arief, terjadi di sektor pajak. Penerimaan pajak menjadi berkurang karena TKA asal China utuk masuk secara ilegal sehingga tidak terdaftar dan dikenakan pajak.

"Sementara kerugian yang dialami oleh Negara dari sisi ekonomi adalah tidak adanya penerimaan negara berupa Pajak sebab mereka saja masuk secara illegal dan mana mungkin akan bayar Pajak sebagai TKA dan WNA yang melakukan aktivitas niaga secara illegal," tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun langsung memberantas dugaan pungli di Kemenakertrans dan keimigrasian terkait masuknya tenaga kerja asing ilegal itu.

"Partai Gerindra meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun memberantas para mafia importir TKA dan WNA ilegal yang masuk Ke Indonesia dengan difasilitasi oleh Imigrasi dan Depnaker," tandasnya.

Ditambahkannya, Jokowi juga didesak untuk segera melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di sejumlah daerah mengecek aktivitas ilegal tenaga kerja asing asal China itu.

"Partai Gerindra mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di Jakarta dan kota kota besar dimana banyak WNA ilegal melakukan aktivitas niaga serta perusahaan perkebunan dan pertambangan dan konstruksi di daerah yang banyak mengunakan TKA ilegal," pungkasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok

Sekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok

Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Tepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto

Tepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto

Sejumlah menteri di Kabinet Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan dikabarkan bakal mundur

Baca Selengkapnya