Merdeka.com - Pemerintah berencana menaikkan anggaran bagi partai politik. Terkait hal itu, KPK secara garis besar setuju akan kenaikan dana parpol demi terciptanya kelembagaan partai yang sehat.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengingatkan, dana parpol harus akuntabel dan transparan. Dia juga ingin, ada perbaikan di internal partai itu sendiri.

"Salah satu hasil kajian KPK adalah untuk alokasi anggaran parpol diikuti dengan aspek akuntabilitas diikuti juga dengan perbaikan di internal seperti kode etik juga rekrutmen," ucap Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7).

Febri mengakui parpol yang sehat memang memerlukan biaya yang besar. Dan kalau itu ditanggung negara, karena itu perlu adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

"Salah satu pencegahan yang kita lakukan adalah melalui pembenahan anggaran parpol. Tentu itu kita harapkan bisa mereduksi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya sulit dicarikan dari sumber resmi. Nah sekarang bisa didapatkan dari sumber resmi maka harus dibuat catatan secara akuntabel," jelas Febri.

"KPK pernah membuat simulasi tersebut dan sudah menyampaikan ke Kemenkeu. Jadi yang perlu dipahami adalah proses perbaikan atau pencegahan di parpol tentu harus dilakukan secara serius baik oleh DPR pemerintah maupun penegak hukum," kata Febri.

KPK setuju dengan kenaikan dana parpol karena partai adalah salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Namun, kembali diingatkan, harus ada perbaikan pengelolaan partai dan anggaran itu sendiri.