Setiap provinsi akan dapat giliran jadi tuan rumah PON
Merdeka.com - Setiap provinsi direncanakan akan mendapatkan giliran menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Usulan tersebut sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Presiden Joko Widodo melalui rapat kabinet.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, tuan rumah PON tidak mesti menunggu masing-masing daerah sudah memiliki fasilitas olahraga yang mewah atau berstandar internasional. Setiap daerah berhak menyelenggarakan gelaran olahraga terbesar nasional ysng diselenggarakan setiap empat tahun itu.
"Sudah saya bicarakan di rapat kabinet. Nanti tuan rumah PON harus digilir," ungkap Tjahjo di Palembang, Jumat (26/2).
Tjahjo menjelaskan hal ini untuk menanggapi banyaknya permintaan daerah yang ingin membangun kawasan olahraga megah dan mewah. Menurut dia, fasilitas bertaraf dunia cukup berada di satu atau dua daerah setiap pulau.
Lebih jauh, Tjahjo menjelaskan di Pulau Sumatera, cukup berada di Sumatera Selatan dengan Jakabaring Sport City, di Jawa terdapat di Jakarta dan Bandung, Kalimantan Timur mewakili pulau Kalimantan, dan di Sulawesi cukup terdapat di Sulawesi Selatan.
"Tidak mesti semuanya seperti Jakarta," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca SelengkapnyaTampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.
Baca SelengkapnyaKunjungan ini untuk melihat sejumlah proyek infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaWanita ini didatangi langsung oleh sejumlah penembak jitu guna melakukan prosedur pengamanan Presiden RI.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaMeskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
Baca Selengkapnya