Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya akan mengumumkan siapa saja yang akan menduduki posisi Menteri Investasi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Dikabarkan Jokowi juga akan langsung melantik Nadiem Makariem sebagai Mendikbud Ristek dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.

"Iya langsung dilantik," kata sumber merdeka.com di lingkaran Istana, Selasa (27/3).

Tidak hanya itu, menurut sumber merdeka.com, Jokowi juga akan melantik Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yaitu Laksana Tri Handoko. Diketahui Tri Handoko saat ini masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pelantikan direncanakan akan digelar pukul 15.00 Wib.

"Ketua LIPI tadinya (Kepala BRIN)," ungkapnya.

Sebelumnya dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan nama Menteri Investasi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada Rabu (27/4). Hal tersebut seiring keputusan DPR menyetujui peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan pembentukan Kementerian Investasi.

"Iya besok (Rabu)," kata sumber merdeka.com di lingkaran Istana, Selasa (27/3).

Sumber merdeka.com juga menjelaskan, nantinya yang akan menduduki jabatan Mendikbud Ristek tetap Nadiem Makariem yang kini masih menjabat Mendikbud. Sedangkan untuk calon Menteri Investasi akan didapuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

"Sementara dua itu dulu, kalau calon Menteri Investasi Kepala BKPM cuma berganti nama," ungkapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga saat ini belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle. Dia mengatakan hingga saat ini hanya ada persetujuan dari DPR terkait pengubah Kementerian berupa penggabungan Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud/Dikti menjadi kementerian baru berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Hal tersebut kata Fadjroel sesuai dengan sejumlah pertimbangan yang tercantum pada Pasal 18 ayat 2 tentang pengubahan kementerian UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara.

"Tentu pertimbangan pemerintahan sesuai perkembangan kebutuhan dan aspirasi rakyat," bebernya.