Sejak Era Soekarno: Indonesia Tegas Pertahankan Sikap Indonesia Palestina di Tengah Klaim Netanyahu

Menteri Luar Negeri Sugiono pada Jumat (27/9) kembali menegaskan sikap teguh Indonesia terhadap Palestina. Pernyataan ini disampaikan di Markas Besar PBB, New York, menyusul komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengutip pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80.

Sugiono menolak berkomentar langsung mengenai respons Netanyahu, menyatakan, "Itu posisinya, jangan tanya saya." Namun, ia menekankan bahwa setiap visi masa depan terkait Israel harus dimulai dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina secara penuh.

Pemerintah Indonesia tidak akan membahas isu lain sebelum prasyarat mendasar ini terpenuhi. "Pengakuan harus datang lebih dulu, dan itulah yang akan kami kejar," tegas Sugiono, memperjelas prioritas kebijakan luar negeri Jakarta dalam isu krusial ini.

Tegaskan Kedaulatan Palestina sebagai Prasyarat Utama

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono dengan lugas menyatakan bahwa pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah fondasi utama. Menurutnya, tanpa langkah fundamental ini, diskusi mengenai penyelesaian konflik tidak akan memiliki pijakan yang kuat.

Pernyataan Sugiono ini merupakan respons tidak langsung terhadap klaim Netanyahu yang berbicara sebelumnya di sesi akhir Debat Umum PBB. Netanyahu menyebut pidato Prabowo sebagai "kata-kata yang penuh semangat" dan melihat Indonesia sebagai tanda potensi masa depan.

Namun, bagi Indonesia, esensi dari setiap dialog atau kerja sama di masa depan haruslah menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina. Penolakan untuk membahas hal lain sebelum pengakuan kedaulatan menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

Klaim Netanyahu dan Realitas di Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya mengklaim bahwa Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar, adalah "tanda dari apa yang bisa terjadi di masa depan." Ia berpendapat bahwa pemimpin Arab dan Muslim yang berpikiran maju memahami bahwa kerja sama dengan Israel membuka akses ke teknologi canggih.

Teknologi yang dimaksud Netanyahu meliputi bidang kedokteran, sains, pertanian, air, pertahanan, dan kecerdasan buatan. "Dalam beberapa tahun mendatang, Timur Tengah akan terlihat sangat berbeda. Mereka yang memerangi Israel hari ini akan lenyap. Para pembawa perdamaian yang berani akan menggantikan tempat mereka," ujarnya.

Netanyahu juga menolak tuduhan Israel sengaja membuat kelaparan warga sipil di Gaza, mengklaim bahwa Israel mengirimkan lebih dari dua juta ton makanan setiap hari. Ia menyebut jumlah tersebut setara dengan satu ton telur per orang dan hampir 3.000 kalori per hari, serta menuduh Hamas mencuri bantuan jika ada warga Gaza yang kelaparan.

Namun, klaim Netanyahu bertolak belakang dengan laporan Kementerian Kesehatan Gaza. Data menunjukkan 404 orang, termasuk 141 anak-anak, meninggal akibat kelaparan sejak Maret. Pada bulan Agustus saja, 185 orang meninggal, menjadi angka bulanan tertinggi sejak blokade diperketat, dengan perkiraan 43.000 balita dan 55.000 wanita hamil atau menyusui menderita malnutrisi.

Komitmen Abadi Indonesia untuk Palestina

Komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina telah terukir sejak era Presiden Pendiri Soekarno. Pada tahun 1962, Soekarno dengan tegas menyatakan, "Selama kemerdekaan Palestina belum dikembalikan kepada rakyat Palestina, akan menjadi tugas Indonesia selamanya untuk menentang pendudukan Israel."

Sikap ini terus membentuk kebijakan luar negeri Jakarta hingga saat ini, menggarisbawahi dukungan jangka panjang Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan di forum internasional dan menolak segala bentuk pendudukan ilegal.

Di tengah laporan rencana Israel untuk mengambil kendali penuh Jalur Gaza, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengutuk langkah tersebut. Indonesia memperingatkan bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran serius hukum internasional dan Piagam PBB, serta dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza dan merusak upaya perdamaian di Timur Tengah.

Sumber: AntaraNews