Sederet Inovasi Jasa Raharja, Polri dan Kemendagri Tingkatkan Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan

Jasa Raharja, Korlantas Polri dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (BKD Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2025 di Surabaya, Jawa Timur.

Rakor mengusung tema "Transformasi Pelayanan Samsat yang Adaptif dan Transparan Melalui Digitalisasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik" bertujuan untuk memantapkan koordinasi pelaksanaan Samsat.

Rakor juga mengupas masalah teknis dan administratif yang dihadapi dan menemukan solusinya, mencari inovasi baru untuk meningkatkan kualitas layanan, membahas kesiapan menghadapi perubahan regulasi, serta membahas standar dan revitalisasi pelayanan Samsat.

Dirjen BKD Kemendagri Agus Fatoni menyoroti peran penting Pajak Kendaraan Bermotor dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus optimal dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dia memaparkan target dan realisasi PKB dan BBNKB provinsi se-Indonesia tahun 2024. Untuk PKB, dari target sebesar Rp.56,89 triliun telah terealisasi sebesar Rp57,57 Triliun atau 101,21%. Sementara untuk BBNKB, dari target sebesar Rp37,54 Triliun berhasil terealisasi sebesar Rp38,84 Triliun atau 103,48%.

Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa tingkat kepatuhan pajak kendaraan masyarakat masih perlu ditingkatkan. "Saat ini, kita masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi pajak kendaraan, mulai dari pendataan kendaraan yang belumakurat hingga sanksi yang belum diterapkan secara tegas. Dengan sinergi yang lebih

kuat, kita bisa meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono menyoroti pentingnya peningkatan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai langkah strategis untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam praktiknya, kami dari Pembina Samsat Tingkat Nasional dan Provinsi terus mengejar peningkatan kepatuhan masyarakat. Ada sebagian stakeholder yang sudah menjalankan, seperti MyPertamina yang mensyaratkan kendaraan sudah lunas pajak, bahkan SLIK dari OJK pun akan mensyaratkan hal tersebut. Ini merupakan upaya, tidak bisa hanya dengan tilang saja, tapi interoperabilitas dari seluruh pemilik kebijakan di bidang keuangan, mereka juga terlibat di dalam meningkatkan kepatuhan setidaknya untuk kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor," ujar Rivan.

Rivan juga menyoroti tren kepatuhan pembayaran pajak kendaraan yang meningkat, dari 39% menjadi 51%, dan sekarang mencapai 54%. Ia berharap dengan sinergi yang lebih kuat, tren ini terus terjaga dengan baik bahkan terus meningkat.

"Harapan kami di Jasa Raharja adalah ketika kepatuhan masyarakat meningkat, maka dapat membantu upaya pencegahan-pencegahan kecelakaan. Karena kita tahu

bahwa jumlah kendaraan yang naik, jumlah jalan yang naik 6%, serta jumlah penduduk yang meningkat 1,1%, ini adalah potensi kecelakaan. Namun hari ini saya

menyampaikan bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang berhasil menurunkan jumlah kecelakaan di tahun 2024. Terima kasih, Pak Dirlantas Polda Jatim," ujar Rivan.

Pelayanan Samsat yang Adaptif

Dalam arahannya, Kakorlantas POLRI Irjen Pol. Agus Suryonugroho menekankan pentingnya implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang terbagi menjadi dua poin.

Poin pertama adalah sinergitas, soliditas, dan kolaborasi. Sedangkan poin kedua adalah Samsat hadir sebagai aparatur negara dan wakil pemerintah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

“Saya juga mengaitkan dengan program Kapolri, salah satunya adalah transformasi pelayanan publik. Bapak Kapolri selalu menekankan untuk melayani masyarakat

dengan ikhlas. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang mau bayar pajak tapikesulitan. Ini yang harus kita lakukan, memberi terbaik untuk kepentingan rakyat.

Karena kita bisa seperti ini karena pajak yang didapat dari rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus Suryonugroho menyampaikan tentang program Kepolisian Lalu Lintas yang dilaksanakan secara modern dan adaptif. Ini merupakan tugas dari

Pembina Samsat untuk merumuskan agar layanan kepada masyarakat bisa berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.

"Untuk poin modern, yang jelas, saya sampaikan apresiasi kepada para punggawa Samsat, baik kepada pihak Kepolisian, Pemda, dan Jasa Raharja, yang sudah cukup optimal dalam transformasi digital. Baik di sana ada rencana Samsat digital bahkan BPKB digital, saya yakin itu tidak masalah. Sedangkan poin adaptif, salah satunya kita juga harus dekat dengan masyarakat, harus mempermudah dan melayani tapi tidak meninggalkan forensik kepolisian," tambahnya.

Sebagai bagian dari Rakor ini, dilakukan penandatanganan Program Kerja Bersama Pembina Samsat Tahun 2025, yang menegaskan komitmen Pembina Samsat dalam

meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan Samsat di seluruh Indonesia.