Satpol PP gerebek lima pasangan mesum

Merdeka.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menggerebek lima pasangan mesum yang menginap di sejumlah hotel. Operasi tersebut digelar pada Selasa (7/8) malam hingga Rabu dini hari kemarin.

Kabid Operasional Satpol PP Surabaya, Dari mengatakan, ada tiga hotel yang didatangi dalam operasi tersebut yakni Everbright di Jalan Manyar Kertoarjo, Bintang di Jalan Ngagel, dan Istana Permata di Jalan Ngesong.

"Di Everbright, petugas tidak menemukan pasangan kumpul kebo. Namun di hotel Bintang di Ngagel ada tiga pasangan, sedangkan di hotel Istana Permata di Ngesong dua pasangan yang digerebek," kata Dari seperti dilansir dari Antara, Kamis (9/8).

Menurut dia, kelima pasangan tersebut diarahkan ke pengadilan negeri untuk menjalani sidang, sebab dinilai melanggar seruan bersama menjelang Ramadan yang disepakati elemen masyarakat dan Muspida pada Juli lalu.

Untuk hotel atau penginapan yang kena razia dan ditemukan pelanggaran di dalamnya, Satpol memberi peringatan dan pembinaan. "Sekali, kita peringatkan. Kalau sampai dua kali, kami rekomendasikan untuk dicabut izinnya," katanya.

Jika hotel tersebut ternyata tidak memiliki izin, lanjut dia, bakal langsung disegel. Namun, sejauh ini semua hotel yang kena sweeping memiliki izin penginapan dari dinas kebudayaan dan pariwisata.

Adapun pembinaan yang dilakukan berupa arahan seperti halnya diberitahu agar tidak sembarangan menerima tamu. Hal ini dikarenakan berdasarkan seruan bersama, pemilik hotel tidak boleh dulu menerima pelanggan pasangan di luar nikah.

"Kalau memang ada orang menginap dan dia ingin menerima tamu, tamu tersebut juga harus dicek. Jika lawan jenis, dipersilakan agar customer itu menerima tamu di lobi saja," kata Kasi Pengawasan Satpol PP Joko Wiyono.

Ketua Tim Posko Ramadan Surabaya Soemarno mengutarakan, dalam sepuluh hari menjelang Lebaran, pihaknya akan menggiatkan pemantauan di sejumlah lokasi.

"Menjelang Lebaran ini kan mungkin saja ada yang kepepet dan nekat melakukan pelanggaran untuk mendapat keuntungan yang sebenarnya tidak dibenarkan," katanya. (mdk/did)