Merdeka.com - Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Purbalingga meminta kemudahan akses bagi pengidap HIV/AIDS (ODHA) untuk mendapatkan obat Antiretroviral (ARV). Sebab salah satu penyebab kematian HIV/AIDS di Purbalingga karena terputus atau drop out (DO) mengkonsumsi ARV.

Berdasarkan data dari KPA Purbalingga, sejak 2010 hingga kini terdapat 319 kasus HIV/AIDS di Purbalingga. Dari jumlah itu, 87 ODHA dinyatakan sudah meninggal, sebab hanya 65 saja ODHA yang aktif mengkonsumsi ARV. Artinya, yang tidak mengkonsumsi akan memperpendek usia dan aktivitasnya akan terganggu karena lemahnya imunitas.

Menindaklanjuti fakta tersebut, Ketua Pelaksana Harian KPAD Purbalingga yang juga Plt Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengarahkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatasi problem yang dialami ODHA sekaligus melakukan penanggulangan HIV/AIDS ke depan. Tiwi berpandangan, Dinas Kesehatan atau dari RS Goeteng Purbalingga bisa mempermudah akses ARV ke ODHA. Sebab saat ini, ARV baru bisa didapatkan di RS Goeteng, sementara ODHA yang jaraknya cukup jauh bisa saja kesulitan hingga terputus mengkonsumsi ARV.

"Barangkali ARV tersebut perlu didistribusikan ke Puskesmas," katanya.

Selain kemudahan akses ARV, Tiwi juga meminta agar seluruh jajaran OD untuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan para ODHA yang masih balita atau anak dalam penerimaan santunan. Di Purbalingga, saat ini ada 27 anak yang sudah terinveksi HIV.

Selain itu, juga perlu ada program pemberdayaan ekonomi bagi ODHA. Karena rata rata ODHA yang dijumpai berkemampuan ekonomi rendah. Bahkan juga ada ODHA dari kalangan anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal karena HIV, sehingga hidup sebatangkara.

"Kita harus bantu mereka baik dari segi pendidikan, nutrisi, santunan kesehatan, Rumah Tidak Layak Huni dan sebagainya ini memang harus komprehensif dan lintas sektoral," imbuhnya.

Plt Bupati Tiwi juga berkomitmen turut menanggulangi HIV/AIDS melalui payung hukum. Setelah adanya Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga No 9 tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV AIDS, Ia juga telah menyusun draf untuk Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur lebih teknis.

"Meski masih draf, nantinya Perbup tersebut akan mengatur syarat wajib bagaimana screening untuk calon pengantin, termasuk ibu hamil yang kehamilannya masih muda 1-3 bulan juga perluscreening untuk deteksi dini dan pencegahan penularan HIV AIDS," ungkapnya.