Sambangi Kemendagri, Komisi V DPR Papua Bahas Beasiswa Afirmasi

Merdeka.com - Komisi V DPR Papua menyambangi Kementerian Dalam Negeri RI guna menindaklanjuti aspirasi yang diterima dari perwakilan orang tua siswa-siswi peserta didik yang dibiayai Pemerintah Provinsi Papua melalui program beasiswa afirmasi bagi anak-anak Papua.

Menurut Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy, tujuan mereka mendatangi Kemendagri guna memastikan terkait penginputan data bagi peserta didik penerima beasiswa afirmasi pendidikan untuk anak-anak mahasiswa Papua telah dikerjakan dengan segera untuk selanjutnya diserahkan oleh BPSDM kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Sudah menjadi atensi dan komitmen kami di Komisi V DPR Papua, kami melihat prosesnya sangat lambat, sehingga perlu kami kawal biar ada penuntasannya," ujar Jack Komboy, Kamis (23/2).

Jack menyebutkan, hasil monitoring dan diskusi yang dilakukan Komisi V DPR Papua bersama pihak BPSDM Provinsi Papua dan pihak Kemendagri di ruang kerja Kasubdit wilayah lV Kemendagri senyatanya memang masih terdapat beberapa item data yang masih harus dilengkapi oleh pihak BPSDM sesuai form isian data yang dibutuhkan, sesuai surat Kemendagri bernomor 900.1.1/3025/Keuda tertanggal 20 Februari 2023.

"Jadi, memang ada persoalan administrasi yang sebelumnya tidak teradministrasi secara baik dan umumnya adalah terjadi sebelum 2017. Salah satu contoh, beberapa kerjasama dengan pihak Kampus sebelumnya tidak dilandasi MOU antar pemerintah. Tapi, justru pihak ketiga yang bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Papua, melakukan kerjasama dengan kampus-kampus tersebut. Ini yang kami minta agar selanjutnya diubah," ucapnya.

Kerjasama Pendidikan seharusnya antara Pemerintah Provinsi melalui MOU dengan pihak Kampus dan jika terdapat beberapa kampus di satu wilayah negara bagian, maka MOU tersebut dapat dilakukan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Negara bagian tersebut, lalu diikuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilanjutkan antara oleh unit pemerintah pengelola beasiswa dalam hal ini BPSDM dengan pihak Kampus.

"Jadi, tidak dibenarkan pihak ketiga, apalagi swasta yang bekerja sama dengan pihak lain, atas nama pemerintah daerah. Kini dengan asistensi dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, beberapa problem administratif sudah dibenahi," tutur Jack.

Selanjutnya, ungkap Ketua Komisi V, terkait data kependudukan mahasiswa yang tidak terdokumentasikan secara baik, Komisi V DPR Papua sudah meminta pihak Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda untuk menjembatani dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri agar data-data yang dibutuhkan, seperti kelengkapan NIK dan sebagainya dapat segera diperoleh.

"Pada prinsipnya Komisi V DPR Papua akan mendorong dan mengawal proses ini agar utamanya yakni studi para mahasiswa afirmasi ini bisa segera dipastikan berlanjut dengan pengelolaan yang tentunya harus lebih baik," katanya.