Merdeka.com - Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mendapat respon dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia meminta kebijakan itu dikaji dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Pria yang akrab disapa Emil ini menilai iuran dinaikan pasti menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, yang lebih penting adalah meminta permasalahan BPJS tidak terjadi lagi.

"Setiap kenaikan yang memberatkan masyarakat dikaji lebih mendalam," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/8).

Selain memunculkan wacana kenaikan iuran, Emil berharap pemerintah menempatkan peningkatan edukasi terhadap masyarakat di urutan teratas prioritas. Karena, masih banyak sekali kejadian bahwa masyarakat yang memiliki keluhan penyakit ringan langsung ke rumah sakit.

"Mungkin terjadinya beban BPJS bukan semata iurannya yang kurang, mungkin tolong dikaji lagi jangan-jangan datang dari pola pikir terlalu mudahnya kita menyelesaikan pengobatan langsung ke rumah sakit, sehingga membebani beban BPJS terlalu besar. Intinya kebijakan ini tolong dikaji lebih bijak saja," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, pemerintah rencananya akan kembali membicarakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit yang mencapai Rp19,41 triliun.

Kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan akan berbeda-beda di setiap kelas. Hal itu ditentukan sesuai hasil hitung-hitungan pemerintah beserta evaluasinya, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau mereka yang ditanggung negara.

Nominal kenaikan iuran akan mengacu jumlah peserta di masing-masing kelas, dan status peserta, misalnya PNS atau karyawan swasta. Namun, persentase dan nominal final tarif iuran ditentukan oleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir Agustus.

Isi Audit BPKP berupa perubahan kelas rumah sakit, posisi defisit keuangan BPJS Kesehatan per semester I 2019, proyeksi defisit sampai akhir tahun, hingga sumber dana yang bisa didapat dari berbagai bauran kebijakan dalam rangka menutup defisit.

Bila hasil audit sudah keluar, barulah pemerintah bisa menghitung berapa sisa defisit yang bisa ditutup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu pula dengan sisa defisit yang bisa ditutup dari kebijakan kenaikan tarif iuran kepada peserta BPJS Kesehatan.