Prabowo Lantik Satyawan Pudyatmoko Jadi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove

Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko menjadi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Kehutanan.

Pelantikan berlangsung bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat negara lainnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara-saudara, bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah dan janji menurut agama masing-masing?," tanya Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

"Bersedia," jawab para pejabat secara serentak, yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan di hadapan Kepala Negara.

Presiden Prabowo sebelumnya memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan pembentukan badan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai rapat dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).

"Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).

"Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif reaksioner," sambungnya.

"Lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian apa namanya penyusunan NSPK-nya berada di bawah Kementerian Keuangan. Tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden," jelasnya.

BPGMN Akan Diisi Ilmuwan dan Profesional

Raja Juli mengatakan badan baru itu akan menempatkan ilmuwan dan profesional yang menguasai soal gambut dan mangrove, dengan harapan bisa meminimalkan risiko kebakaran lahan di wilayah rawan.

"Diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup, ya, untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi yang berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," tutur Raja Juli.

Menurut Raja Juli, pembentukan badan tersebut juga mencerminkan keterbukaan Presiden terhadap masukan dari dunia ilmiah. Ia menilai inisiatif ini penting untuk pencegahan kejadian serupa di masa mendatang.

"Jadi sekali lagi ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan, ya. Dan oleh karena itu tadi salah satu poin pentingnya tadi adalah berdirinya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN ini," pungkas Raja Juli.