Golkar dan PDIP Soroti Tantangan Suyudi sebagai Kapolri

Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Salah satu yang diinginkannya adalah Polri harus diwujudkan dengan sigap menindaklanjuti laporan masyarakat tanpa menunggu viral di media sosial.

Terkait hal tersebut, politikus Golkar Henry Indraguna menilai perubahan pola pelayanan Polri perlu diarahkan pada respons yang lebih cepat terhadap setiap laporan masyarakat.

"Itu artinya Polri harus aktif bertindak cepat melakukan fungsinya tanpa harus menunggu peristiwa viral lebih dulu," kata dia, Kamis (1/10/2026).

Menurut dia, rekam jejak Suyudi di BNN dan sejumlah polda strategis menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan institusi ke depan.

"Tantangan terbesar institusi saat ini adalah terus mentransformasi nilai-nilai hukum formal menjadi keadilan substansial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkap Henry.

Senada, juru bicara PDIP Guntur Romli menuturkan, dengan Suyudi sebagai Kapolri, Polri harus kembali pada jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Polri harus netral, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menghormati hak asasi manusia, serta bersih dari praktik titipan dan transaksional dalam pembinaan karier. Jabatan Kapolri bukan puncak karier, tetapi puncak tanggung jawab kepada rakyat," ungkap dia.

Guntur pun menuturkan, meyakini keputusan Presiden Prabowo diambil berdasarkan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok atau golongan.

"Kami menghormati hak prerogatif Presiden dan mendukung langkah tersebut sebagai upaya memperkuat Polri agar semakin profesional, modern, dan dipercaya rakyat," jelas dia.