Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit

Presiden Prabowo Subianto meminta audit forensik atas tata kelola keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah ini disebut sebagai bagian dari rekonstruksi pengelolaan keuangan haji untuk masa depan jemaah yang lebih baik.

Usai rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan arahan tersebut.

"Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," kata Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut Dahnil, audit forensik diperlukan agar Presiden mengetahui kondisi sebenarnya keuangan haji sehingga pembenahan bisa dilakukan secara tepat.

"Jadi jangan sampai kemudian ada finansial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," tuturnya.

Ia menambahkan, audit tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan kepada publik bahwa tata kelola keuangan haji di era pemerintahan Prabowo berjalan benar dan berbasis data faktual.

"Kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya," jelas Dahnil.

Untuk pelaksanaannya, Kementerian terkait akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dahnil menyebut langkah itu sejalan dengan instruksi Presiden mengenai pembersihan praktik tidak sehat dalam penyelenggaraan haji.

"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," ujar Dahnil.

Prabowo Dukung Pembersihan Ekosistem Haji

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan Presiden memberikan atensi besar terhadap upaya pembersihan ekosistem haji dan umrah dari praktik curang yang merugikan calon jemaah. Ia juga menyebut Prabowo mengapresiasi peluncuran hotline pemberantasan mafia haji dan umrah oleh kementeriannya.

"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," kata Gus Irfan.

Menurutnya, dukungan Presiden menjadi penguat untuk melanjutkan penataan menyeluruh, terutama menyasar kartel serta mafia yang berkaitan dengan layanan haji dan umrah.

"Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umrah, supaya jemaah tidak terugikan. Sapu, istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," pungkas dia.