Jalankan Perintah Prabowo, Menhut Gandeng OceanX Riset 7 Taman Nasional Laut

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjalin kerja sama dengan lembaga riset global OceanX guna memperkuat pengelolaan dan perlindungan tujuh taman nasional laut di Indonesia. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kawasan konservasi berbasis data ilmiah.

Raja Juli menyampaikan hal itu saat menerima jajaran OceanX di Kantor Kementerian Kehutanan, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut dihadiri CEO and Chief Science Officer OceanX Vincent Pieribone beserta jajaran pimpinan organisasi.

Menurut Raja Juli, Kementerian Kehutanan mengelola tujuh taman nasional yang memiliki kawasan konservasi laut, yakni Taman Nasional Wakatobi, Kepulauan Seribu, Takabonerate, Teluk Cenderawasih, Togean, Karimunjawa, dan Bunaken. Selain itu, terdapat Taman Nasional Komodo yang mencakup kawasan darat dan laut.

"Kami Kehutanan, tapi wilayah kami juga ada di laut, contohnya TN Komodo, TN Wakatobi, TN Kepulauan Seribu, TN Cenderawasih, TN Togean, total ada tujuh taman nasional. Kami terbuka untuk kolaborasi," ujar Raja Juli.

Ia menjelaskan, pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, tetapi juga mencakup upaya pemulihan ekosistem, termasuk rehabilitasi terumbu karang.

Karena itu, kerja sama dengan OceanX diharapkan dapat memperkuat ketersediaan data ilmiah, mulai dari data dasar (baseline), pemetaan bawah laut, hingga inventarisasi keanekaragaman hayati sebagai landasan penyusunan kebijakan konservasi.

"Pengelolaan kawasan konservasi laut harus didasarkan pada data dan riset ilmiah yang kuat," kata Raja Juli.

 

Misi OceanX di Indonesia

Sementara itu, CEO and Chief Science Officer OceanX Vincent Pieribone mengatakan organisasinya telah dua kali melakukan misi penelitian di Indonesia dan kini tengah berfokus pada riset keanekaragaman hayati laut di Sulawesi Utara.

Melalui kolaborasi tersebut, OceanX akan membantu mengumpulkan data spasial dan biodiversitas di kawasan konservasi. Seluruh data yang dihasilkan nantinya akan menjadi milik Kementerian Kehutanan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis sains.

"Tujuan ekspedisi adalah mengumpulkan data spasial dan biodiversitas. Nantinya data ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan berbasis sains," ujar Vincent.