Kepala Bakom RI: Buku Saku 0% Jadi Semangat Prabowo Hapus Kemiskinan di Indonesia

Pemerintah baru saja meluncurkan buku saku berjudul 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026. Buku setebal 82 halaman ini menyajikan informasi mendalam mengenai upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi angka kemiskinan hingga mencapai 0 persen. Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Angga Raka Prabowo, buku ini mencerminkan semangat besar Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengangkat mereka dari kemiskinan.

"Sesuai dengan semangat Bapak Presiden yang ingin mengentaskan atau menghilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia. Semangat yang dilakukan Bapak Presiden ini adalah semangat yang berlandaskan konstitusi," ungkap Angga dalam peluncuran buku saku 0% di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (8/4).

Angga menambahkan bahwa buku ini berfungsi sebagai alat bagi pemerintah, khususnya Bakom RI, untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai program prioritas Presiden. Buku ini juga menjelaskan dukungan pemerintah untuk kesejahteraan sepanjang hidup, mulai dari masa kandungan, usia balita, usia sekolah, hingga usia kerja dan lansia.

"Ini sebagai sebuah panduan buat kami bagaimana negara hadir untuk seluruh rakyat sepanjang hayatnya. Dari mulai kandungan hingga akhir hayatnya," jelas Angga. Dengan adanya buku ini, Bakom RI berharap dapat memberikan informasi yang akurat mengenai program-program pemerintah serta dampaknya terhadap masyarakat.

Sampai ke Telinga Masyarakat

Angga menekankan pentingnya memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami harus memastikan bahwa setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah pemerintah yang diambil, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat, sampai kepada telinga masyarakat, sampai kepada menerima manfaat," tegasnya.

Selain itu, Angga berharap buku saku ini dapat membangkitkan rasa empati di kalangan masyarakat dan mendorong mereka untuk saling membantu. Dengan dukungan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data, pemerintah berupaya agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

"Kita berupaya semaksimal mungkin agar penerima manfaat adalah orang-orang yang memang berhak," tutup Angga.