Polda Kepri Tegas Tindak Calo Tiket di Pelabuhan Selama Arus Mudik Lebaran

Polda Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik percaloan tiket di pelabuhan selama masa arus mudik Lebaran. Penindakan tegas ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat. Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, secara langsung menginstruksikan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) untuk bertindak.

Instruksi tersebut disampaikan Kapolda saat meninjau posko Angleb di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, pada Sabtu. Koordinasi intensif telah dijalin dengan PT ASDP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Pelni. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dan menindak tegas oknum calo.

Praktik percaloan tiket, terutama yang menjual di atas harga resmi, menjadi fokus utama penindakan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa siapa pun terlibat dalam aktivitas ilegal ini akan diproses hukum. Hal ini dilakukan demi melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan menjaga ketertiban di pelabuhan.

Penegasan Kapolda dan Ancaman Hukum

Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik percaloan tiket di pelabuhan. Ia telah memberikan perintah jelas kepada Satgas Gakkum untuk berkoordinasi dengan instansi terkait seperti PT ASDP, KSOP, dan Pelni. Penegasan ini disampaikan saat peninjauan posko Angleb di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam.

“Saya sudah perintahkan Satgas Gakkum untuk berkoordinasi dengan PT ASDP, KSOP, dan Pelni di Batu Ampar maupun di sini. Kalau sampai kami mendapatkan calo itu, akan kami proses lebih lanjut,” kata Asep. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Polda Kepri dalam menindaklanjuti setiap laporan.

Kapolda juga menambahkan bahwa penegakan hukum akan berlaku bagi siapa saja yang terbukti terlibat. “Siapapun itu akan kami lakukan penegakan hukum,” ujarnya. Hal ini menegaskan prinsip keadilan dan tanpa pandang bulu dalam penegakan aturan.

Laporan Masyarakat dan Prioritas Keselamatan

Penegasan Kapolda ini muncul setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai praktik percaloan tiket. Beberapa warga mengaku membeli tiket penumpang pejalan kaki untuk kapal ASDP dengan harga mencapai sekitar Rp350 ribu. Padahal, tarif resmi untuk rute menuju Kuala Tungkal seharusnya berkisar Rp180 ribuan.

Kapolda mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran calo yang menjanjikan tiket kapal. “Saya imbau kepada masyarakat jangan sampai menjadi korban pencaloan,” katanya. Imbauan ini penting untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi para pemudik.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa pembatasan jumlah penumpang merupakan prioritas utama demi menjaga keselamatan pelayaran. Kapal dengan kapasitas 800 penumpang tidak boleh dipaksakan mengangkut hingga 1.000 penumpang. “Unsur keselamatan itu yang diprioritaskan. Kalau kapasitas hanya 800, tidak boleh dipaksakan naik lebih dari itu,” ujarnya.

Antisipasi Lonjakan Penumpang dan Tiket Online

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan memastikan semua pemudik terangkut, operator kapal telah menyiapkan armada tambahan. Langkah ini diambil agar masyarakat yang belum mendapatkan tiket tetap bisa diberangkatkan. “Kalau hari ini sudah penuh, ASDP sudah menyiapkan armada tambahan untuk mengakomodir penumpang yang belum mendapatkan tiket,” kata Asep.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama instansi terkait terus memantau pelaksanaan angkutan mudik. Ia menekankan pentingnya pembelian tiket secara daring melalui sistem resmi untuk memberantas praktik percaloan.

“Penjualan tiket hanya dilakukan secara online melalui Ferizy agar tidak ada lagi praktik percaloan,” kata Ansar. Sistem online ini diharapkan dapat meminimalisir interaksi langsung dengan calo. Ansar bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kepri juga meninjau langsung beberapa titik keberangkatan, termasuk Pelni Bintang 99, Pelabuhan Harbour Bay, dan Pelabuhan Telaga Punggur, untuk memastikan kelancaran arus mudik.

Sumber: AntaraNews