Pemkot Banjarmasin Dukung Penuh Perluasan Digitalisasi Bansos 2026, Siap Jadi Percontohan Nasional

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menunjukkan komitmen kuatnya terhadap perluasan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial (Bansos) pada tahun 2026. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Banjarmasin siap menjadi salah satu garda terdepan dalam implementasi program strategis nasional ini.

Kota Banjarmasin telah ditunjuk sebagai salah satu dari 41 kabupaten/kota di 25 provinsi yang akan menjadi bagian dari proyek percontohan perluasan digitalisasi Bansos 2026. Penunjukan ini menegaskan peran penting daerah dalam mendukung transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis teknologi. Inisiatif ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola Bansos di Indonesia.

Sebagai bentuk komitmen, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR, bersama Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, menghadiri kegiatan sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada 3 Februari 2026. Kehadiran para pemimpin daerah ini menandakan keseriusan Banjarmasin dalam menyukseskan program pemerintah pusat.

Pentingnya Transformasi Digital dalam Penyaluran Bansos

Transformasi digital dalam penyaluran Bansos menjadi krusial untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Program ini menekankan penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mencapai penyaluran yang lebih tepat sasaran, transparan, serta akuntabel. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi.

Penyaluran Bansos berbasis digital dan AI juga diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi birokrasi yang kompleks. Dengan demikian, penerima manfaat dapat merasakan kemudahan akses terhadap bantuan yang menjadi hak mereka. Ini merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Kesiapan tersebut mencakup penyediaan digital ID, interoperabilitas data, dan kesiapan operasional di lapangan.

Komitmen Pemkot Banjarmasin untuk Digitalisasi Bansos

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menyambut baik kebijakan digitalisasi Bansos ini dan menyatakan kesiapan daerahnya untuk berperan aktif. Komitmen ini selaras dengan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Dukungan penuh dari Pemkot Banjarmasin juga mencerminkan visi untuk menciptakan sistem penyaluran Bansos yang lebih modern dan efisien. Dengan adopsi teknologi, diharapkan data penerima Bansos dapat terintegrasi dengan baik, mengurangi tumpang tindih, dan memastikan keadilan dalam distribusi bantuan. Hal ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, penerima bantuan sosial di kota setempat pada tahun 2025 mencapai sekitar 55 ribu kepala keluarga. Angka ini menunjukkan besarnya cakupan program Bansos di Banjarmasin dan urgensi digitalisasi untuk mengelola data tersebut secara efektif.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan

Kehadiran kepala daerah Kalimantan Selatan, termasuk Wali Kota Banjarmasin dan Gubernur Kalsel, dalam kegiatan sosialisasi di Kementerian Dalam Negeri mencerminkan komitmen kuat daerah. Ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan. Kolaborasi adalah kunci utama dalam mencapai tujuan bersama.

Program perluasan digitalisasi Bansos ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem bantuan sosial yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan penyaluran bantuan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan secara maksimal oleh keluarga penerima manfaat.

Melalui transformasi digital yang berkelanjutan, pemerintah berharap dapat membangun fondasi yang kuat untuk sistem bantuan sosial di masa depan. Ini bukan hanya tentang penyaluran dana, tetapi juga tentang pembangunan kapasitas, peningkatan akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik. Digitalisasi Bansos adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan.

Sumber: AntaraNews