Perkuat Transparansi, Pemkot Cimahi Komitmen Berantas Korupsi Demi Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menjelaskan bahwa penguatan ini mencakup seluruh aspek. Dimulai dari tahap perencanaan program hingga proses pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Komitmen ini bertujuan utama untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan visi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi.

Upaya Menyeluruh Pemkot Cimahi dalam Transparansi dan Akuntabilitas

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, pada Rabu lalu di Bandung, menekankan pentingnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, hal ini merupakan fondasi utama bagi terciptanya jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku koruptif.

Ia menjelaskan bahwa upaya ini tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pertanggungjawaban serta evaluasi kinerja pemerintahan.

Adhitia Yudisthira juga menegaskan bahwa pencegahan perilaku koruptif adalah langkah krusial. “Kami akan terus berpegang teguh terhadap transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku koruptif, dari mulai aspek perencanaan sampai pertanggungjawaban serta evaluasi,” ujarnya.

Perilaku koruptif, lanjutnya, secara langsung mengganggu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Pemkot Cimahi bertekad untuk memberantasnya demi mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peran Kejaksaan Negeri Cimahi dalam Penguatan Pemberantasan Korupsi

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Nurintan Sirait, turut menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memiliki dimensi yang lebih luas. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut langsung kepentingan hidup masyarakat banyak.

Ia memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi akan dilaksanakan secara profesional. Prinsip tanpa pandang bulu menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Komitmen Kejaksaan Negeri Cimahi sangat jelas, yaitu memastikan setiap uang negara yang diselewengkan harus kembali untuk kemakmuran rakyat. “Komitmen kami jelas, setiap satu sen uang negara harus kembali untuk kemakmuran rakyat,” kata Nurintan Sirait.

Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri Cimahi telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam penanganan perkara korupsi. Ini meliputi lima perkara penyelidikan, dua perkara penyidikan, tiga penuntutan, serta empat eksekusi. Dari berbagai penanganan tersebut, total keuangan negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp90 juta.

Sumber: AntaraNews