DPR Soroti Puluhan Ribu Balita Terserang ISPA di Tengah Karhutla

Anggota Komisi VIII DPR, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendesak pemerintah untuk memberikan intervensi serta perlindungan ekstra bagi kelompok rentan, khususnya anak balita dan lanjut usia (lansia), yang terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sikap tegas ini disampaikan sebagai respons terhadap data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla periode 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, 40.363 kasus di antaranya menyerang balita.

"Saya sangat prihatin dan miris melihat lebih dari 40 ribu balita kita terserang ISPA di wilayah Karhutla. Saya mendesak pemerintah turun tangan memberikan pengobatan yang maksimal bagi balita yang sudah menjadi korban. Bagi balita dan kelompok rentan lainnya yang berada di zona merah, kami mendesak pemerintah memberikan perlindungan ekstra dan prioritas," ujar Azis, Rabu (23/9/2026).

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak dan lansia bertahan di tengah kepungan asap tanpa ada langkah penyelamatan yang konkret dari negara. Azis mendesak pemerintah memperkuat mekanisme perlindungan masyarakat terdampak karhutla, khususnya anak dan kelompok rentan, dengan mengintegrasikan data kualitas udara, kesehatan, dan kondisi kebencanaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Kebijakan penanganan asap tidak bisa lagi dieksekusi secara terpisah-pisah. Data ISPU dari KLHK, data kasus kesehatan dari Kemenkes, dan data kebencanaan dari BNPB harus terintegrasi dalam satu sistem komando. Dari situ, keputusan penanganan darurat hingga pembatasan aktivitas warga bisa diambil secara presisi dan terukur di lapangan," tegas Azis.

Azis mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk segera menerjunkan tim penanganan khusus ke zona merah terdampak asap.

"Saya mendorong pemerintah terutama BNPB, Kemensos, dan KemenPPPA untuk mengintensifkan koordinasi dan penanganan yang cepat serta memastikan posko, evakuasi, perlindungan sosial, dan layanan dasar berjalan selama kondisi darurat," tegas Azis.

Ia mengatakan pemerintah daerah juga perlu memiliki protokol yang jelas untuk pembatasan aktivitas, perlindungan anak, dan penyediaan kebutuhan dasar ketika kualitas udara memburuk. Selain itu, Azis meminta KemenPPPA berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, aktivitas belajar tatap muka bagi siswa PAUD, TK, hingga SD harus dihentikan sementara jika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di wilayah tersebut sudah memasuki kategori tidak sehat.

"Penanganan Karhutla harus mengedepankan keselamatan warga di samping upaya pemadaman titik api di lapangan. Koordinasi penanganan bencana harus berjalan cepat dari tingkat pusat hingga posko desa. Negara harus hadir utuh menjamin keselamatan anak-anak dan orang tua kita di wilayah terdampak," pungkas Azis.