BGN Latih 1.800 Penjamah Makanan: Kunci Peningkatan Keamanan Pangan SPPG di Jawa Barat

Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja menggelar bimbingan teknis (bimtek) intensif bagi 1.800 penjamah makanan. Kegiatan ini berlokasi di wilayah Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat, berlangsung selama dua hari penuh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara signifikan.

Bimtek yang dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 5 Oktober 2025 ini merupakan respons cepat terhadap insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Beberapa kasus gangguan pencernaan sebelumnya terjadi di berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan kapasitas penjamah pangan menjadi prioritas utama demi menjamin standar keamanan pangan di lapangan.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Nurjaeni, menekankan pentingnya keamanan pangan sebagai fondasi kesehatan masyarakat. Ia berharap para penjamah makanan dapat lebih disiplin dalam menerapkan standar kebersihan yang ketat. Hal ini krusial untuk menghindari potensi kontaminasi dan penyakit bawaan pangan.

Pentingnya Standar Kebersihan dan Sanitasi dalam SPPG

Nurjaeni dari BGN menegaskan bahwa keamanan pangan adalah elemen krusial dalam mendukung kesehatan masyarakat luas. Seluruh penjamah makanan diharapkan dapat lebih disiplin dalam menerapkan standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi kontaminasi yang bisa menyebabkan keracunan atau penyakit bawaan pangan.

Penjamah makanan memegang peran vital sebagai garda terdepan dalam memastikan makanan yang disajikan kepada publik aman dan bergizi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki kesiapan penuh. Kesiapan ini termasuk dalam upaya pencegahan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang tidak diinginkan.

Pencegahan KLB keracunan pangan dapat dicapai melalui penerapan standar ketat yang telah ditetapkan. Beberapa di antaranya adalah memiliki koki bersertifikat dan melakukan rapid test makanan. Penggunaan filter air untuk air sumur atau keran juga menjadi bagian penting dari standar ini.

Protokol Ketat untuk Dapur Sehat SPPG

Selain langkah-langkah dasar, SPPG juga harus menggunakan air galon khusus untuk proses memasak sehari-hari. Sterilisasi ompreng atau food tray secara rutin merupakan keharusan untuk menjaga kebersihan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan makanan tetap higienis hingga disajikan.

Setiap SPPG juga diwajibkan memiliki tiga sertifikat penting sesuai pedoman pemerintah yang berlaku. Sertifikat tersebut meliputi Sertifikat Laik Higienitas dan Sanitasi (SLHS) serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Nurjaeni menambahkan, keterlibatan ahli gizi di setiap dapur SPPG harus selalu ada untuk pengawasan nutrisi. Penyediaan CCTV di area dapur juga diperlukan sebagai upaya transparansi dan pengawasan berkelanjutan. Ini memastikan seluruh proses pengolahan makanan terpantau dengan baik.

Komitmen BGN dan Standardisasi Nasional

Badan Gizi Nasional (BGN) terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pangan. Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat luas memperoleh makanan yang aman, sehat, dan juga bergizi. Upaya ini merupakan bagian dari misi jangka panjang BGN.

Bimbingan teknis yang baru saja diselenggarakan ini merupakan langkah awal yang krusial menuju standardisasi nasional. Standardisasi ini akan diterapkan dalam penyelenggaraan dapur sehat di seluruh SPPG. Ini akan menciptakan keseragaman kualitas di seluruh Indonesia.

Seluruh relawan dan pengelola SPPG diharapkan memiliki pemahaman yang seragam mengenai standar pelayanan gizi. Pemahaman ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pendistribusian makanan. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada kinerja petugas di lapangan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengetahuan yang mendalam tentang keamanan pangan menjadi hal yang mutlak. Hal ini penting untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan. Ini juga mendukung keberlanjutan program gizi nasional.

Sumber: AntaraNews