Demo Hari Ini 23 September 2025 akan Berlangsung di Tiga Lokasi di Jakarta Pusat

Ribuan anggota gabungan dari Polri, TNI, serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah disiapkan untuk mengawasi aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (23/9/2025). Konsentrasi massa terlihat di tiga lokasi berbeda.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Ipda Ruslan Basuki, Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria berencana untuk melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Kehutanan. Apel gelar pasukan dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Selain itu, berbagai kelompok massa juga mengadakan aksi demo di Silang Selatan Monas, Gambir. Apel gelar pasukan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB.

Pada pukul 10.00 WIB, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia dijadwalkan akan melakukan unjuk rasa di Taman Proklamator, Menteng. Untuk mengamankan aksi tersebut, sebanyak 5.684 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI dikerahkan.

"Kekuatan pengamanan wilayah Jakpus sebanyak 5.684 personel gabungan," ungkap Ruslan dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (23/9/2025). Ruslan menekankan bahwa pengamanan akan dilakukan dengan pendekatan persuasif.

"Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum," tegas Ruslan. Ia juga menambahkan bahwa menyampaikan pendapat di depan umum adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan cara damai. "Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik," tutup Ruslan.

Faktor Utama Penyebab Kerusuhan Demonstrasi

Baru-baru ini, Median mengumumkan hasil penelitian mengenai demonstrasi yang berujung kerusuhan di beberapa kota di Indonesia pada akhir Agustus dan awal September lalu. Pengumpulan data dilakukan antara 8 hingga 13 September 2025 melalui kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan di media sosial Meta, dengan target responden berusia 17 hingga 60 tahun.

Kuesioner tersebut dibagikan di berbagai akun media sosial di seluruh provinsi Indonesia, dan berhasil mengumpulkan 643 responden.

Rico Marbun, Direktur Eksekutif Median, menjelaskan bahwa mayoritas responden mengetahui tentang aksi demonstrasi. "Mayoritas responden yakni 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, dan tidak tahu 14,2 persen," kata Rico dalam paparannya pada hari Senin (22/9/2025).

Sumber informasi yang paling banyak digunakan oleh responden untuk mengetahui tentang demonstrasi adalah Facebook dengan persentase 72 persen, diikuti oleh Instagram 67,2 persen, Tiktok 61,4 persen, televisi 58,5 persen, dan Youtube 44,9 persen.

Selain itu, responden juga mengaku mengetahui aksi unjuk rasa melalui portal berita sebanyak 35 persen, percakapan dengan teman 30 persen, X (Twitter) 28,9 persen, melihat langsung 17,1 persen, dan radio 8,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran informasi mengenai aksi demonstrasi di kalangan masyarakat.

Rico menjelaskan bahwa ketika responden ditanya tentang pandangan mereka terhadap demonstrasi, mayoritas menjawab bahwa itu adalah kerusuhan dengan persentase 26,9 persen. Selain itu, 17,1 persen responden menolak kenaikan gaji DPR, 15,7 persen menyatakan bahwa demonstrasi adalah cara untuk menyampaikan aspirasi, dan 10,6 persen menuntut keadilan bagi korban ojol Affan Kurniawan.

"Bubarkan DPR 5,3 persen, kekecewaan rakyat 5 persen, tuntutan 17+8 sebanyak 3,3 persen, jalanan macet juga 3,3 persen, dan aksi damai 2,8 persen," ungkap Rico.

Median juga melakukan penanyaan kepada responden mengenai faktor-faktor yang memicu aksi demo yang berakhir dengan kerusuhan di beberapa kota di Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa yang paling dominan adalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR dengan angka 30,2 persen. Selain itu, perilaku arogan DPR menjadi alasan bagi 9,8 persen responden, ketidakpedulian terhadap rakyat 8,1 persen, kesulitan ekonomi 6,5 persen, dan kesenjangan ekonomi 4,2 persen.

"Pejabat korupsi dan kekecewaan rakyat terhadap DPR masing-masing sebesar 4 persen, sementara kinerja buruk 3,1 persen, dan pejabat yang tidak empati 2,6 persen," jelas Rico. Dari segi sumber informasi, survei menunjukkan bahwa media sosial merupakan saluran utama dalam membentuk kesadaran publik.

Facebook mencatat penggunaan tertinggi dengan persentase 72,0 persen, diikuti oleh Instagram 67,2 persen, dan TikTok 61,4 persen sebagai tiga platform yang paling banyak digunakan oleh responden. Meskipun demikian, media tradisional seperti televisi tetap memiliki peran penting dengan 58,5 persen, diikuti oleh YouTube 44,9 persen, dan portal berita online 35,0 persen.

Sementara itu, radio hanya digunakan oleh 8,1 persen responden sebagai sumber informasi mengenai demonstrasi. "Temuan ini menegaskan bahwa opini publik saat ini sebagian besar dibentuk oleh informasi yang ada di media sosial. Namun, televisi dan media online tetap menjadi referensi yang penting, terutama bagi kalangan yang lebih luas," tambahnya