Mayoritas Publik Dukung Usulan Layanan Kesehatan Gratis

Voxpol Center membeberkan hasil survei terbaru terkait sejumlah program dan usulan kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah mengenai usulan menggratiskan BPJS.

Hasilnya, usulan penggratisan BPJS mendapat dukungan 94% responden. Sementara hanya 5% menyatakan tidak setuju, dan 1% tidak tahu atau tidak menjawab.

"Temuan ini menunjukkan dukungan publik yang sangat kuat terhadap perluasan akses kesehatan," tulis keterangan Voxpol Center.

Adapun kebijakan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung 93,1%, dan pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi disetujui 92,8%.

Selain itu, survei juga mencatat program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diketahui 85,9% responden. Sebanyak 61,1% menyatakan setuju terhadap program tersebut dan 60,1% menilai pelaksanaannya baik. Namun, 38,8% memberikan penilaian buruk. Sebanyak 42,5% responden menginginkan program tersebut dilanjutkan dengan perbaikan, sedangkan 31% memilih agar program dihentikan.

Voxpol juga membeberkan hasil survei terkait kondisi ekonomi RI. Hasilnya, 61,8% responden memperkirakan kondisi ekonomi rumah tangga akan lebih baik, sedangkan 29,1% menilai tidak akan ada perubahan dan 7,6% memprediksi kondisi ekonomi akan memburuk.

Optimisme tersebut muncul di tengah penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini yang belum sepenuhnya kuat. Sebanyak 48,5% responden menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka saat ini baik atau sangat baik. Sementara itu, 38,2% menilainya sedang dan 11,9% menyatakan buruk.

Hasil survei Voxpol Center periode 3–12 Oktober 2026 juga menunjukkan bahwa optimisme terhadap perekonomian nasional belum sepenuhnya sejalan dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi dan kesejahteraan.

Sebanyak 51,6% responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di sektor tersebut, sedangkan 47,7% menyatakan puas. Ekonomi dan kesejahteraan juga menjadi sektor yang dinilai paling mendesak untuk diperbaiki oleh 71,4% responden.

Tekanan ekonomi terutama terlihat pada persoalan harga kebutuhan pokok, upah, dan kesempatan kerja. Sebanyak 89,5% responden menyoroti harga kebutuhan pokok yang mahal atau tidak terjangkau. Selain itu, 89,3% menyoroti rendahnya upah minimum dan 88,8% menilai sulitnya memperoleh pekerjaan masih menjadi persoalan penting.

Dalam penilaian terhadap sejumlah indikator ekonomi, ketidakpuasan tertinggi tercatat pada stabilitas nilai tukar rupiah sebesar 56,4%. Berikutnya, 55% responden tidak puas terhadap kondisi ekonomi nasional, 54,4% terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok, dan 54,1% terhadap penciptaan serta penyediaan lapangan kerja baru.

Meski demikian, harapan terhadap perbaikan ekonomi masih cukup kuat. Sebanyak 53,5% responden memperkirakan kondisi ekonomi nasional akan menjadi lebih baik atau jauh lebih baik. Sebanyak 32,6% menilai tidak akan ada perubahan, sedangkan 12,8% memperkirakan kondisi ekonomi akan memburuk.

Selain kondisi ekonomi, survei tersebut mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Sebanyak 6,7% responden menyatakan sangat percaya dan 56,4% menyatakan percaya. Sebaliknya, 29,3% menyatakan kurang percaya dan 6,4% sangat tidak percaya, sedangkan 1,2% tidak memberikan jawaban.

Di sektor lain, tingkat kepuasan relatif tinggi tercatat pada bidang sosial dan budaya sebesar 75,4%, pertahanan dan keamanan 71,8%, kesehatan 70,7%, serta pendidikan 68,4%. Sementara itu, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi mencatat ketidakpuasan sebesar 46,3%, meskipun 52,3% responden menyatakan puas.

Survei yang melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi tersebut menggunakan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka terhadap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih atau sudah menikah. Survei memiliki margin of error sekitar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.