Hanura Sultra Bidik Kursi DPR dan Pimpinan DPRD di Pemilu 2029

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memberikan catatan terhadap dua tahun perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya, gagasan besar Presiden yang belum dapat diterjemahkan atau dilaksanakan dengan baik di lapangan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura Patrice Rio Capella menilai, gagasan dan konsep besar Presiden Prabowo memiliki visi sosialisme khas Indonesia yang berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, hal itu tercermin dari program-program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih di daerah.

"Sebenarnya, ide-ide besar yang dimiliki Pak Prabowo sangat humanis. Mulai dari program MBG agar tidak ada lagi anak bangsa yang kelaparan, hingga Koperasi Merah Putih untuk mengantisipasi tengkulak yang menjerat petani," ujar Rio usai konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force DPP Hanura dengan jajaran DPD, DPC, serta legislator Hanura se-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Hotel Claro, Kendari, Jumat (23/10).

Namun, lanjut dia, terdapat jurang pemisah antara gagasan besar Presiden dan eksekusi di tingkat kementerian. Rio menilai, para menteri atau pembantu Presiden belum mampu menerjemahkan visi dan misi Prabowo dengan baik dalam kinerja dan praktik di lapangan.

"Persoalannya ada pada tingkat aplikasi. Apa yang dicita-citakan dan digagas oleh Pak Prabowo sebagai presiden, tidak bisa diterjemahkan oleh para menterinya," tegas Patrice.

Atas dasar itu, Rio mendorong Presiden Prabowo untuk bersikap tegas dan berani merombak struktur pembantunya. Dia menyarankan agar Presiden meninggalkan pola rekrutmen kabinet yang sekadar berorientasi pada "balas budi" politik atau akomodasi tim sukses.

"Warna kabinet harus mulai diubah menjadi wajah profesional, agar ide besar presiden bisa diwujudkan. Kabinet kerja atau zaken kabinet harus jadi orientasi ke depan. Pak Prabowo punya waktu tiga tahun lagi untuk mewujudkan cita-cita besarnya, dan beliau harus berani mengevaluasi kabinet dari tingkat menteri hingga wakil menteri," tuturnya.

Lebih lanjut, Rio menyoroti postur kabinet saat ini yang dinilai terlalu besar sehingga memperlambat alur koordinasi dan pelaksanaan program. Menurut dia, pemangkasan alur koordinasi penting dilakukan agar prosesnya lebih singkat dan pemerintah bisa fokus pada program utama.

Rio menyarankan agar perombakan atau reshuffle kabinet dilakukan pada awal 2027. Menurut dia, pemilihan waktu itu sangat krusial agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 ditangani oleh tim menteri yang benar-benar kompeten.

"Tahun keempat, sudah masuk tahun politik. Presiden tidak akan bisa fokus lagi pada persoalan kerakyatan. Sebab itu, dua tahun ke depan adalah waktu emas bagi Prabowo-Gibran," tegasnya.

Terkait kegiatan konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force Hanura bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan legislator Hanura se-Provinsi Sultra, Rio mengapresiasi rampungnya pembentukan 221 Pimpinan Anak Cabang (PAC) atau pengurus di tingkat kecamatan di provinsi tersebut. Menurut dia, persiapan Hanura Sultra dalam menghadapi Pemilu 2029 semakin solid dan matang.

"Setiap provinsi mempunyai karakter dan semangat yang berbeda. Saya lihat Hanura di Sulawesi Tenggara bisa menjadi nyala api yang berkembang di Pulau Sulawesi," ucapnya.

Rio berharap provinsi lainnya yang akan didatangi Tim Task Force Hanura memiliki semangat dan tekad yang sama serta kepercayaan diri dalam menghadapi Pemilu mendatang.

"Apa yang kami lakukan hari ini, bukan sekadar untuk menghadapi verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu sasaran antara. Kami berkumpul, melakukan konsolidasi untuk memenangkan Pemilu," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Hanura Sultra Fajar Ishak Daeng Jaya menyampaikan bahwa persiapan verifikasi faktual untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2029 hampir tuntas.

“Kami sudah membentuk 221 PAC, ini sudah melampaui target yang ditentukan DPP," katanya.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra itu menegaskan, kesiapan struktur partai di tingkat kecamatan yang hampir mencapai 100 persen membuat pihaknya optimistis memasang target tinggi pada Pemilu mendatang.

"Target pertama, bagaimana mengisi kursi DPR, dari 6 kursi DPR di sejumlah daerah pemilihan (dapil) di Sulawesi Tenggara. Pada Pemilu 2029 nanti, kami optimistis bisa mendapat satu kursi DPR," ucapnya.

Hanura, lanjut Fajar, juga ingin menambah jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi serta kabupaten dan kota di Sultra. Pihaknya menargetkan penambahan satu kursi dewan dari masing-masing dapil.

"Hari ini, kami sudah mendapat unsur pimpinan di salah satu kabupaten di Provinsi Sultra. Ke depan, kami mengincar kursi pimpinan DPRD di setiap kabupaten dan kota," terang dia.

Soal pilkada, Fajar mengungkapkan bahwa pihaknya bertekad mengusung kader untuk maju di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

“Paling tidak, 4 daerah itu menjadi target kami pada Pilkada mendatang," pungkasnya.