Nestapa WNI di Myanmar, Niat Bekerja Malah Dipaksa jadi Penipu hingga Disiksa

Semula tidak ada kecurigaan, apalagi anaknya sudah sampai di Thailand. Hanya saja, saat berada di sana, anaknya dan puluhan orang lain dibawa ke Myawaddy, Myanmar yang belakangan diketahui melalui jalur ilegal.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Nestapa WNI di Myanmar, Niat Bekerja Malah Dipaksa jadi Penipu hingga Disiksa
Ilustrasi WNI Disiksa. ©2013 Merdeka.com

Seorang warga Kota Cimahi menjadi salah satu korban dugaan perdagangan manusia. Janji bekerja di Thailand demi meraup uang untuk mengubah nasib harus kandas karena terjebak di wilayah konflik, Myanmar dan dipaksa menjadi penipu (scammer) online.

Warga Kota Cimahi tersebut bernama Noviana Indah Susanti (37). Sang ayah, Joko Supriatno mengatakan anaknya mendaftar kepada agen untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri sebagai Customer Service Marketing di Thailand.

Semula tidak ada kecurigaan, apalagi anaknya sudah sampai di Thailand. Hanya saja, saat berada di sana, anaknya dan puluhan orang lain dibawa ke Myawaddy, Myanmar yang belakangan diketahui melalui jalur ilegal.

Sejak mendapat kabar itu, Joko sempat tidak bisa menghubungi anaknya selama beberapa pekan. Akhirnya anaknya berhasil menghubunginya setelah berhasil menyembunyikan ponsel dari pemeriksaan petugas.

“Jadi dia (Noviana) enggak bisa menghubungi saya karena ponselnya diperiksa. Anak saya terpaksa bekerja menjadi scammer (penipu). Terpaksa harus nurut, kalau tidak bisa disiksa, dicambuk atau disetrum,” ucap Joko, Selasa (2/5).

"Kalau ketahuan menghubungi pihak luar, hukumannya bisa lebih dari itu. Sejak hari Lebaran, ponsel disita semua. Saya dapat perkembangan terakhir itu anak-anak (rombongan warga Indonesia) kesehatannya mulai drop karena dikurung selama tujuh hari, enggak dikasih makan dan minum," dia melanjutkan.

Ia berharap pemerintah, khususnya Kementerian Luar Neger dan pihak kepolisian bisa menuntaskan permasalahan ini dan memulangkan anaknya beserta rombongan yang lain.

Kasie Perlindungan dan Pemberdayaan UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jabar, Neng Wepi menyatakan bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Pihak pemerintah daerah terus melakukan koordinasi.

“Koordinasi terus dilakukan dengan Kemenlu (Kementerian Luar Negeri), minggu lalu kita sudah rapat dengan Kemenlu dan KBRI di Yangoon, Myanmar," kata Wepi.

Pemerintah dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam upaya menyelamatkan para warga negara karena Myanmar sulit diakses karena statusnya yang sedang menjadi daerah konflik. Pencarian solusi terus dilakukan.

"KBRI kita tidak diizinkan berkunjung ke sana karena keamanan tidak terjamin. Saat ini juga kita sedang mencari identitas keluarga untuk mengetahui kronologi dan aduan itu, karena sejauh ini informasi itu berasal dari medsos," terang dia.

Rekomendasi