Reshuffle Kabinet dan Konsekuensi Antitesa Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian sering melempar wacana perombakan atau reshuffle kabinet. Bahkan, wacana tersebut mendapat dorongan dari PDI Perjuangan dan PKB.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, wacana reshuffle saat ini sarat kepentingan politik. Terlebih, Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada 3 Oktober 2022 lalu.

"Reshuffle itu tertuju kepada menteri-menteri dari NasDem, yang memang dari dulu diincar oleh Jokowi untuk direshuffle. Karena dianggap pencapresan Anies yang itu antitesa Jokowi yang tidak disukai oleh pihak Istana," kata Ujang, saat dihubungi merdeka.com, Rabu (1/2).

"Konsekuensi dari itu semua arah reshuffle itu mengenai menteri-menteri dari NasDem, suka tidak suka dibantah dengan besar-besaran pun bahwa reshuffle ini bersifat politis dan arahnya ke NasDem," sambungnya.

Dia menjelaskan, karena sifat reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi, sehingga mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa melakukan kapan saja. Begitu juga dengan sasarannya. Termasuk menteri-menteri dari NasDem.

Diketahui, saat ini ada tiga kader Partai NasDem yang tergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Ujang, reshuffle menjelang Pemilu 2024 tak efektif bagi Kepala Negara karena akan mengganggu konstelasi politik. Namun, pilihan perombakan kabinet berada di tangan Jokowi.

"Tentu NasDem tidak bisa menolak keinginan-keinginan Jokowi. Tapi itu lah politik, kadang jadi kawan, kadang jadi lawan, kadang jadi teman, kadang jadi musuh tergantung dari kepentingan," ujarnya.

"NasDem dulu menjadi teman Jokowi, berkawan dari dekat. Tapi periode kedua ini per 3 Oktober lalu pasca pencapresan Anies, NasDem menjadi lawan politik bagi Jokowi," imbuh Ujang.