Kondisi politik di Tunisia tengah memanas. Presiden Kais Saied memberhentikan Perdana Menteri Hichem Mechchi sekaligus membekukan Parlemen Tunisia. Aksi massa membanjiri jalanan ibu kota Tunis.
Gejolak politik di Tunisia mengundang perhatian Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon. Dalam pertemuan secara virtual dengan Duta Besar Tunisia Riadh Dridi, Fadli mengungkapkan keprihatinan atas kondisi politik di Tunisia yang sedang tidak stabil.
Sebagai salah satu mitra strategi Indonesia di Afrika Utara, Fadli berharap krisis politik di Tunisia dapat segera teratasi dan demokratisasi yang telah berjalan hampir satu dekade dapat terus dilanjutkan.
Dalam pertemuan secara virtual, Duta Besar Tunisia memaparkan latar belakang dinamika politik terkini di Tunisia.
Menurut Duta Besar Tunisia, keputusan Presiden Kais diambil sebagai respon atas situasi darurat. Hal tersebut diatur di dalam konstitusi Tunisia pasal 80, seorang Presiden diberikan mandat untuk menetapkan exceptional situation.
Gejolak terjadi karena ada perbedaan pandangan terkait pasal 80. Pihak oposisi menilai exceptional situation dapat diberlakukan oleh Presiden dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi bersama perdana menteri dan parlemen, serta melakukan pemberitahuan kepada Mahkamah Konstitusi.
Hingga saat ini, parlemen Tunisia dan DPR RI memiliki hubungan yang sangat baik. Salah satunya, ditandai dengan dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Tunisia. Melalui GKSB, parlemen kedua negara kerap bertukar pengalaman terkait penguatan lembaga parlemen di masa transisi.
"Parlemen adalah tulang punggung demokrasi," kata Fadli, Selasa (10/8) malam.
Sejak peristiwa Arab Spring yang menandai gelombang demokratisasi, Tunisia merupakan salah satu negara yang berhasil melalui masa transisi politik. Oleh karena itu, Fadli menyampaikan harapannya agar parlemen Tunisia sebagai pilar demokrasi dapat tetap menjalankan peran strategisnya.
Hubungan Indonesia dan Tunisia memiliki sejarah panjang sejak tahun 1960. Kedua negara juga merupakan anggota di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Perhimpunan Parlemen OKI (PUIC). Fadli berharap komunikasi antarparlemen dan kerja sama kedua negara dapat terus berlanjut.