ICW Minta Dewas Periksa Pimpinan KPK Diduga Komunikasi dengan Walkot Tanjungbalai

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meyakini Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (LPS) patut diduga pernah berkomunikasi dengan Walikota Tanjung Balai. Hal itu diketahui, dari pernyataan LPS saat jumpa pers yang cenderung ambigu.

"Di satu sisi, Lili mengatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka, namun pada bagian lain, Lili menyebutkan tidak dapat menghindari komunikasi dengan para kepala daerah," kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/5).

Kurnia mengingatkan, menjalin komunikasi dengan pihak diduga berperkara menyalahi kode etik dan melanggar hukum. Hal itu tertuang dalam Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK. Dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan bagian Integritas angka 11 Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2020.

"Patut untuk dicermati, tindakan menjalin komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara merupakan pelanggaran hukum dan etik bagi setiap Pegawai, Pimpinan, maupun Dewan Pengawas KPK,” wanti Kurnia Ramadhana.

Demi meluruskan dugaan dari pernyataan LPS, Kurnia mendesak Dewan Pengawas segera memanggil LPS atas dugaan tersebut dan menyita alat komunikasi yang selama ini digunakan oleh LPS.

"Penyitaan ini dinilai penting untuk menelusuri dua isu, yakni apakah benar ada komunikasi dengan Walikota Tanjungbalai pasca yang bersangkutan resmi diselidiki oleh KPK? Kemudian, apakah ada komunikasi lain dengan kepala daerah yang juga sedang diusut perkaranya oleh KPK?" kata Kurnia.

Latar Belakang Kasus

Diketahui, pada 25 April 2021 Wali Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara (Sumut) M Syahrial kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni penyidik KPK dari Polri Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain sebagai pengacara.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com