PBNU Sebut Fatal Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dari Kamus Sejarah RI

Polemik hilangnya nama pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari dalam kamus sejarah Indonesia rancangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terus menyita perhatian.

Oleh karena itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Masduki Baidlowi atau akrab disapa Cak Duki menilai kejadian ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan minta maaf dan mengubahnya, namun perlu ada rekonstruksi ulang dalam penyusunan naskah tersebut.

"Tentunya memang sejarah tidak mungkin mengulang masa lalu, semuanya adalah rekonstruksi berdasarkan fakta-fakta tafsir yang solid, yang kemudian tafsir itu bisa dipercaya," kata Cak Duki saat diskusi virtual yang digelar SmartFM, Sabtu (24/4).

Pasalnya, kata dia, sebuah hasil rekonstruksi masa lalu bisa diakui dalam sebuah tafsir. Tetapi ketika tafsir itu dikeluarkan pemerintah, sudah seharusnya melibatkan tokoh-tokoh strategis baik dari masyarakat, nasional maupun akademisi untuk menggambarkan kondisi tafsir yang diakui untuk sejarah Indonesia.

"Apalagi per segment yang mengandung tokoh-tokoh, di sinilah masalah ini ditinggal. Saya kira ini yang sangat menyalahi, sangat fatal sehingga banyak sekali beragam pihak yang menyayangkan kenapa ini terjadi," tegasnya.

"Bahkan Tebuireng sendiri, tempat KH Hasyim Asy'ari dulu hidup dan mengajar keilmuan di situ justru menyayangkan dan melihat framing ini hal yang memang perlu kita seriusi," tambah Cak Duki yang juga mantan Pimpinan Komisi X DPR 2004-2009.

Sementara, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD, Wakil Kasad 2000-2002, menanggapi tidak adanya nama pendiri NU ini, bisa disebut pelanggaran konstitusi dalam sektor pendidikan.

"Saya anggap ini sesuatu pelanggaran dalam konstitusi kita dalam sektor pendidikan, mungkin ini suatu keteledoran, atau mungkin tidak paham, atau mungkin tidak sengaja. Jadi saya harap apapun latar belakangnya ada harus diusut sampai tuntas," tegasnya.

Dia menyoroti kalau kejadian hilangnya suatu konteks dalam pemahaman atau produk pendidikan tidak baru kali ini. Karena beberapa waktu lalu, pernah ada moto slogan pendidikan berbasis kompetensi yang turut mengganti moto slogan berbasis moral.

"Ini saya kira keliru di mana-mana basis pendidikan adalah moral, jadi tugas utama pendidikan membentuk kepribadian karakter. Tujuan utama pendidikan salah membangun karakter bangsa, ini saya kira bersifat common, Di mana-mana seperti itu," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Anwar Makarim menemui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta. Dalam kunjungannya Nadiem meminta maaf terkait adanya kontroversi kamus sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud sejak 2017.