Pemerintah Diminta Bentuk Tim Investigasi Independen Ungkap Pembunuh Pendeta Yeremia

Petrus memandang, bukan hanya dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani saja pemerintah terkesan tak serius. Namun di luar itu yang berkaitan dengan masalah Papua juga pemerintah dinilai kurang serius menyelesaikan itu.

Rita
Oleh Rita - Reporter
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Investigasi Independen Ungkap Pembunuh Pendeta Yeremia
Ilustrasi Penembakan. ©2016 Merdeka.com

Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua sekaligus Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Petrus Bonyadone mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Hipadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Hal ini menyusul kesimpangsiuran keterangan sejumlah pihak ihwal aktor pembunuhan pendeta.

"Saya kembali mengingatkan supaya segera dibentuk tim independen yang melakukan investigasi secara adil, secara seimbang untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Papua," tegas Petrus dalam konferensi pers via daring, Kamis (24/9).

Petrus memandang, bukan hanya dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani saja pemerintah terkesan tak serius. Namun di luar itu yang berkaitan dengan masalah Papua juga pemerintah dinilai kurang serius menyelesaikan itu.

"Konteks Papua hari ini yang berkaitan dengan Otonomi Khusus kita sudah dengar, kita sudah amati, kita sudah lihat apa yang terjadi di Papua ada terjadi pro kontra. Bahkan ada berbagai fraksi yang telah menyatakan sikap, dan justru pada saat-saat seperti ini saya menggambarkan ini terjadi ketegangan luar biasa di Papua," papar dia.

Petrus mengatakan, jika pemerintah serius untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, termasuk penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani, maka mestinya Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog.

"Membuka ruang untuk semua pihak, semua komponen yang ada di Papua. Tidak membatasi dalam kelompok-kelompok tertentu," tegasnya.

Petrus Bonyadone menganggap selama ini banyak rekayasa yang dilakukan pusat demi menggalang dukungan masyarakat dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang mengatasnamakan Papua.

"Untuk berbicara atas nama Papua, tetapi sekali lagi ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah di Papua. Dan karena itu saya mintakan, supaya hal-hal seperti ini perlu diselesaikan dengan baik," harapnya.

Ia pun meminta presiden untuk segera mengevaluasi penempatan pasukan secara masif di Papua. Dirinya mempertanyakan menganggap pemerintah melakukan hal itu. Apakah Papua akan dikembalikan sebagai Daerah Operasi Militer atau DOM.

"Yang pada akhirnya tidak pernah menyelesaikan masalah di Papua. Justru sebaliknya, menimbulkan masalah-masalah baru," tegas Petrus.

Dua Ketegangan

Sebagai pimpinan Gereja di Papua, kata Petrus dirinya berada dalam dua ketegangan yang serba sulit. Di satu sisi tatkala dirinya berbicara mengatasnamakan Jakarta maka ia akan dicurigai. Begitupun jika berbicara soal HAM ia akan dicurigai sebagai pendukung organisasi Papua Merdeka.

"Karena itu dua ketegangan ini dari dua belah pihak ini harus diselesaikan. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah di Papua, dengan langkah-langkah pendekatan operasi militer tidak bisa. Sebagai pimpinan umat kami perlu sampaikan, bahwa presiden hari ini berhasil membuat ruang sidang PBB semua berdiri dan memberi applaus, saya pertanyakan apakah hal ini betul-betul dilihat hal yang baik secara khusus berkaitan dengan situasi dan kondisi kita hadapi hari ini?," pungkas dia.

Pendeta Yeremia Zanambani sebelumny dilaporkan meninggal dunia akibat ditembak yang disebut ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Hipadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

"Memang benar ada laporan tentang meninggalnya tokoh agama akibat luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Sabtu (19/9)," kata Kapen Kogabwihan III, Kol Czi IGN Suriastawa di Jayapura, Minggu (20/9/2020).

Dia menjelaskan, tidak benar korban ditembak anggota TNI, seperti yang disebar di media sosial karena itu fakta yang diputarbalikkan.

Dia mengatakan, KKB dan kelompoknya senantiasa memutarbalikkan fakta tentang berbagai insiden yang terjadi, sekaligus untuk menyudutkan TNI/Polri dan pemerintah.
"Selain itu, apa yang dilakukan KKB dan kelompoknya adalah mencari momen untuk menarik perhatian menjelang Sidang Umum PBB," ujar Kol Suriastawa seperti dikutip Antara.

Dalam bulan September saja tercatat tiga kasus penyerangan dan penembakan terhadap warga sipil dan TNI hingga menewaskan dua anggota TNI-AD dan satu warga sipil serta dua sipil lainnya terluka.

Reporter: Yopi M

Sumber: Liputan6.com

Rekomendasi