Eks Menkes Nafsiah Mboi Sarankan Pemerintah Lebih Komunikatif Tangani Corona

Mantan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi setuju BNPB menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan virus Corona Covid-19. Sebab, BNPB dinilai memiliki struktur gerakan yang matang, meski dalam kasus ini akan menghadapi tantangan besar dan memerlukan sumber daya yang besar untuk menjangkau wilayah kerja yang luas.

"Cara tepat terkait penanganan virus corona ini adalah harus lakukan pencegahan, deteksi, dan responsif," ucap Nafsiah, dalam siaran pers, Selasa (17/3).

Nafsiah mengungkap hal itu dalam diskusi bertema ‘Virus Covid-19 di Indonesia, Apa yang Terjadi dan Apa yang Bisa Kita Lakukan?’ yang digelar secara virtual oleh Harvard Club Indonesia (HCI), Sabtu (14/3) lalu.

Nafsiah melanjutkan, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang matang agar pencegahan virus tersebut dapat berjalan optimal. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan memiliki kebijakan yang tidak menimbulkan kepanikan dan mampu menjaga agar wabah corona tidak berdampak pada terpuruknya perekonomian masyarakat.

"Perlu mempertimbangkan, karena ini semua terkait aktivitas dan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Daerah harus siap dan komunikatif untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani. Jika masyarakat sudah tahu dengan benar apa yang mereka lakukan, maka perubahan positif di akar rumput akan terlihat," ujar Nafsiah.

Sementara itu, Peneliti kesehatan global di Imperial College London Business School, Dian Kusuma, menyampaikan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan tes masif untuk mendapatkan jumlah kasus riil sehingga dapat mengetahui besar masalah, di mana masalah, prediksi masalah, dan tingkat keganasan virus.

Dian menyampaikan, tes masif bisa dilakukan dengan drive-through untuk pengambilan spesimen dan jejaring lab untuk tes PCR. Kemudian, melakukan perbaikan dalam perawatan pasien Covid di rumah sakit, termasuk protokol medis, alat pelindung diri, tempat tidur memadai, obat dan bahan habis pakai.

"Perlu juga melakukan perbaikan penanganan di masyarakat luar termasuk etika batuk, salaman, cuci tangan, dan jarak sosial, sampai penutupan sekolah dan lockdown jika diperlukan. Koordinasi dengan kepala daerah dan pihak swasta terkait dukungan fasilitas kesehatan, training tenaga kesehatan, dan penyediaan alat pelindung diri," ungkap Dian yang juga jadi panelis dalam diskusi ini.

Peneliti Utama Diagnostik Molekuler Kanker di Stem Cell and Cancer Institute, Ahmad Rusdan Handoyo Utomo mengungkapkan, Indonesia terlambat dalam upaya penanganan karena awalnya mengira tidak ada kasus Covid-19.

Dia menyarankan harus segera mengaudit kinerja prosedur tes lab oleh komisi independen yang bertanggung jawab menerbitkan panduan nasional bagi seluruh lab di Indonesia.

"Komisi ini juga yang akan melakukan pengawasan kinerja agar tes dilakukan, dilaporkan secara akurat dan tepat waktu," ungkapnya dalam diskusi tersebut.

Di samping tes RTPCR, kata Ahmad, sebagai standar emas konfirmasi Covid-19, komisi tersebut juga akan mengevaluasi teknologi Rapid Diagnostic Test (RDT) yang berbasis interaksi antibodi-antigen yang bisa dilakukan di point of care (POC) dalam tempo 20 menit.

"Tes ini bisa memberikan informasi bahwa individu ini telah terpapar virus minimal 5 hari sebelumnya. Di sisi lain, ada kemungkinan negatif palsu. Studi menunjukkan bahwa negatif palsu bisa terjadi sekitar 62%," ucap Ahmad.