Ratusan anggota Polres Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) memalang pintu ruangan Kapolres Halsel AKBP Agung Setyo serta Kabag Ops Polres Halsel AKP Roy Simangungsong. Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terkait honor atau dana pengamanan Pemilu yang dinilai tidak sesuai dengan tugas.
Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Suroto mengatakan aksi demo tidak mempengaruhi proses pleno rekapitulasi Pemilu 2019 di kPU Halsel.
"Aksi demo anggota Polres Halsel tentunya tidak pengaruhi proses pleno rekapitulasi pemilu 2019 di KPU Halsel," kata Kapolda menanggapi aksi personel Polres Halsel, Senin (29/4).
Menurut Kapolda, aksi spontanitas yang dilakukan personel di tingkat Polres Halsel karena terjadinya miskomunikasi antara Kapolres dengan anggotanya.
Sehingga, saat apel pagi di halaman Mapolres Halsel, ratusan anggota saling menuding soal kurangnya pembagian uang pengamanan pemilu Rp 171.000 per anggota setiap hari, akibatnya aksi anggota tidak bisa terhindarkan.
Meski demikian, Kapolda menyayangkan aksi anggotanya. Ia menilai seharusnya personel Polres Halsel mendengar dulu arahan yang disampaikan oleh Kapolres, karena anggota melakukan pengawalan kotak suara mulai tanggal 14 mulai dari kabupaten, PPK, desa hingga TPS memang molor.
Bahkan, anggota kepolisian yang tugasnya melakukan pengawalan mulai dari PPK hingga pleno tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara, karena penghitungan surat suara di TPS hingga pleno rekapitulasi di tingkat PPK jadwalnya meleset.
Dia mengakui, molornya pleno rekapitulasi inilah menyebabkan anggota mulai pertanyakan soal honor yang semestinya mereka dapatkan, padahal ada PPK yang masih melakukan pleno rekapitulasi.
Kapolda menyatakan, tidak ada hak anggota personel kepolisian yang dipotong, sehingga semuanya harus diselesaikan dan telah menerjunkan Wakapolda untuk turun melakukan investigasi.
"Saya telah terjunkan tim yang dipimpin Wakapolda Malut, Direskrimsus, Karo Ops dan Kabid Propam ke Halsel melakukan investigasi," kata Kapolda.
Kapolda menambahkan, di Halsel, saat ini ada anggota Brimob satu peleton ditambah anggota Sabhara Polda Malut satu peleton telah disiagakan mengamankan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Bahkan, untuk anggota Polda Malut yang melakukan BKO dengan biaya akomodasi per hari Rp 100.000 hingga proses pleno di tingkat kabupaten tuntas. Seperti diberitakan Antara.