Bawaslu Pertanyakan Alasan Polisi Setop Kasus Pelanggaran Pemilu Ketua PA 212

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mempertanyakan alasan polisi menghentikan kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang menjerat Ketua PA 212 Slamet Ma'arif. Menurutnya, proses pemeriksaan di Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu secara berjenjang sudah kuat mengindikasi adanya pelanggaran.

"Kalau kemudian saat ini SP3, mestinya dalam pemahaman yang ideal bahwa ketika suatu kasus sudah dibahas sejak awal oleh tiga lembaga (Bawaslu, Kejaksaan, Polri), kemudian SP3 itu balik lagi awalnya kenapa itu?," tanya Abhan kepada wartawan, Selasa (26/2).

"Kalau (awalnya) sudah tahu lemah jangan lanjut, kalau tahu kuat ayo lanjut kira-kira itu kan. Kalau itu (dihentikan) ya mohon tanyakan saja ke sana (polisi)," lanjut Abhan heran.

Abhan menjelaskan, mekanisme penanganan pelanggaran pidana Pemilu bukan otoritas institusinya saja tetapi melewati proses di Sentra Gakumdu. Jika dugaan pelanggaran merupakan sebuah temuan Bawaslu, maka pihaknya yang menyertakan data. Sebaliknya, kalau itu laporan dari masyarakat menjadi kewenangan pihak pelapor untuk bukti terkait.

"Pengumpulan bukti lain dan fakta-fakta hukum penting yang ada pada pembahasan di Sentra Gakumdu ada berbagai tahap, tahap 1,2 dan 3. Jadi dalam hal konteks penyidikan, Bawaslu koordinasi misalnya kurang bukti, diklarifikasi mana (kurangnya), baru hadirkan (pihak terduga)," terang Abhan.

Dia mengungkap penghentian kasus seperti Slamet Ma'arif bukan kali pertama. Sebelumnya, terjadi hal serupa di Manado. Namun, dia mengaku tak mengingat persis detil kasus tersebut.

"Jadi sebetulnya kalau ketika banyak hal di awal sudah dituangkan dalam berita acara pembahasan sentra gakkumdu tahap 1,2, 3 clear, kemudian di tengah jalan ada apa (SP3), kemudian ya saya enggak tahu ya Wallahualam, mohon bisa dikonfirmasi ke kepolisian," tandasnya.

Sebelumnya, kasus pelanggaran Pemilu yang menyeret Slamet di SP3. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Agus Tri Atmaja, ada tiga hal mendasari penghentian kasus ini. Pertama dari penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU. Karenanya, polisi tidak bisa melimpahkannya ke kejaksaan.

Kedua, yakni unsur niat atau mens rea belum bisa dibuktikan. Hal ini berkait dengan ketidakhadiran Slamet Ma'arif menjalani proses pemeriksaan yang hanya bertenggat waktu 14 hari. Ketiga, hal-hal tersebut sudah disepakati dengan Sentra Gakumdu secara bersama.

Reporter: M Radityo

Sumber : Liputan6.com