Jika jadi Gubernur Jatim, Khofifah akan nego pemerintah bantu Madrasah Diniyah

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa menilai persoalan terkait Madrasah Diniyah disebabkan sejumlah aspek. Yaitu problem infrastruktur, kesejahteraan guru dan kesetaraan ijazah.

Menurutnya, untuk menuntaskan persoalan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, namun juga melibatkan pemerintahan pusat. Hal itu dia ungkapkan dalam debat publik Pilkada Jatim bertema kesejahteraan rakyat.

"Saya ingin menegosiasikan dengan pemerintah pusat bahwa BOS (bantuan operasional sekolah) seyogyanya juga berlaku untuk Madrasah Diniyah," ujar Khofifah di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (10/4).

Selain itu juga persoalan Madrasah Diniyah tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan bantuan operasional sekolah daerah. Sehingga peran pemerintah pusat dalam hal ini diperlukan.

"Kalau hanya mengandalkan BOSDA, madrasah akan keteteran sementara kesejahteraan para guru juga membutuhkan," terangnya.

Melengkapi pernyataan Khofifah, Cawagub Emil Dardak mengatakan hingga saat ini bantuan untuk Madrasah Diniyah hanya melalui BOSDA, sedangkan bantuan Pemda tersebut belum sepenuhnya bisa menuntaskan persoalan. Solusi yang dia tawarkan adalah melakukan perubahan terhadap aturan mendasar.

"Undang-undang yang sudah ada harus direvisi," terangnya.