Sejumlah warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, melakukan doa bersama di depan Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka berkumpul sejak pukul 09.30 WIB dengan membawa spanduk bertuliskan #SavePulauPari.
Lalu, sekitar pukul 10.30 WIB, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno tiba di Ombudsman RI, dengan menggunakan seragam dinas berwarna cokelat atau krem. Saat itu, Sandi pun disambut oleh warga Pula Pari dengan salawat bersama. Namun ada yang berteriak lain 'Kami Warga Pulau Pari Tunggu Janji Pak Gubernur'.
"Pulau Pari siapa yang punya, Pulau Pari siapa yang punya, Pulau Pari siapa yang punya. Yang punya, kita, semua," ucap sang orator yang diikuti oleh massa lainnya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/4).
Sampai saat ini, warga pun masih melakukan aksinya di depan gerbang keluar sebelah kiri kantor Ombudsman RI sambil masih berorasi dan sesekali menyanyikan yel-yel atau lagu-lagu yang sudah mereka persiapkan.
Sengketa lahan di Pulau Pari berawal pada 2014 ketika perwakilan PT Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengakui tempat tinggal mereka sebagai lahan milik perusahaan tersebut. Perusahaan mengklaim memiliki sertifikat hak milik.
Warga menduga PT Bumi Pari Asri hanya ingin mencaplok pariwisata yang telah berkembang di Pulau Pari. Sejak 1991, lahan di Pulau Pari menjadi sengketa antara masyarakat lokal dengan PT Bumi Pari Asri. Perusahaan swasta itu mengklaim 90 persen lahan di Pulau Pari adalah milik mereka.