AS buka dokumen pembantaian 65, mantan Ketua MPR sebut tekanan politik saat itu kuat

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta merilis dokumen rahasia yang mengungkap bahwa pemerintah AS mengetahui dan mendukung tindakan tentara Indonesia dalam pembantaian massal anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada 1965.

Dokumen itu memuat laporan berisi 30.000 halaman dari 39 dokumen yang merekam aktivitas kedutaan AS di Jakarta pada periode 1964-1968. Dokumen yang sebelumnya rahasia ini akhirnya boleh diungkap ke publik setelah Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional AS merespons banyaknya kalangan yang menuntut pemerintah AS membuka rahasia tentang apa yang terjadi pada masa itu.

Mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto menilai, sah-sah saja Amerika membuka dokumen peristiwa kelabu 1965. Dia tidak mempermasalahkan langkah pemerintah negeri paman sam. "Silakan saja mereka bicara, itu kan dokumen mereka, bukan kepentingan kita," ujar Sidarto di Jakarta, Rabu (18/10).

Dia memahami, Amerika Serikat memiliki kebijakan jangka waktu untuk membuka dokumen yang dimiliki. Sehingga tidak perlu dipersoalkan. "Mereka memang negara liberal, negara yang dokumen itu ada umurnya. Semua dokumen after certain period dibuka. Biar mereka saja itu memang bagaimana mereka memang kulturnya begitu," ucapnya.

Dilansir laman the Independent, Rabu (18/10), sejumlah pegiat hak asasi asal Amerika dan Indonesia, termasuk para pembuat film, dan sekelompok senator AS mendesak pemerintah AS membuka dokumen ini ke publik. Badan Keamanan Arsip Nasional AS dan Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional (NDC) bekerja sama memindai dan menyimpan dokumen-dokumen itu dalam bentuk digital.

Dalam dokumen yang sudah diungkap ini secara spesifik menyebut pembantaian massal oleh tentara dan kelompok muslim Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah adalah atas perintah Suharto, sosok yang kemudian menjadi presiden selama 32 tahun. Dalam dokumen itu juga dikatakan diplomat AS di Jakarta menyimpan data nama-nama pemimpin PKI yang dieksekusi dan pejabat AS juga secara aktif mendukung tentara Indonesia menghabisi gerakan komunis.

AnggotaDewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)initidak ingin mempersoalkan substansi isi dokumen yang dibuka Amerika Serikat. Dia hanya menceritakan bahwa pemerintah Indonesia pernah mencoba menelusuri kembali peristiwa kelabu dalam sejarah itu. Melalui Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran (KKR). Namun semua terhenti.

"Bahwa kita pernah mencoba itu tapi terhenti jadi ya. Tekanan politik waktu itu begitu kuat sekali. Jadi closed lah, sampai sekarang jadi dark history saja lah," tutupnya.