Menpora gandeng BPKP, LKPP, KPK & kejaksaan pantau dana Asian Games

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kejaksaan untuk memantau pencairan dan penggunaan anggaran Asian Games XVIII. Imam ingin memastikan tidak ada penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan ajang olahraga bergengsi tersebut."Kerja sama dengan BPKP, LKPP, Kejaksaan. Tentu juga pengawasan internal dari inspektorat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/6).Selain dengan sejumlah lembaga tersebut, Kemenpora juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK akan menelisik dari proses perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban panitia pelaksana Asian Games 2018."Semua harus diawasi tim," tegasnya.Asian Games XVIII akan dibuka pada 18 Agustus 2018 dan ditutup 2 September. Perhelatan Asian Games ini dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Pemerintah mengalokasikan Rp 1,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 untuk pembangunan infrastruktur Asian Games 2018.Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, selain anggaran dari APBNP 2016, pemerintah akan mengambil dana dari Olympic Center untuk memenuhi kebutuhan ajang olahraga bergengsi tersebut."Sisanya diambil dari dana Olympic Center Rp 465 miliar," ujarnya.