DPR akan panggil Mendikbud dugaan 9 sekolah terkait Fethullah Gulen

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Golkar Ferdiansyah angkat bicara terkait desakan Kedutaan Besar Turki menuntut sembilan sekolah di Indonesia diduga terkait Gerakan Gulen. Menurut dia, desakan pemerintah Turki itu harus dikaji terlebih dahulu."Pertama sekolah tersebut, sudah ada izinnya belum dari pemerintah Indonesia. Kedua, pasti ada orang Indonesia kan yang ada di situ. Yang ketiga pasti kan sudah ada proses pembelajaran," kata Ferdiansyah saat dihubungi, Selasa (2/8).Dia mengatakan, Komisi X akan menanyakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Muhadjir Effendy dasar dari desakan pemerintah Turki tersebut. Ferdiansyah akan meminta kepada Muhadjir agar berkomunikasi dengan kedubes Turki perihal solusi dan alasan penutupan sembilan sekolah itu."Kita tanya dulu Mendikbud dasarnya apa, sekolah ini melanggar enggak, kalau enggak sulit kita untuk menutup. Ini kan bicara hubungan bilateral, harus pemerintah Turki menyampaikan alasannya apa dan solusinya seperti apa. Jangan membuat susah pemerintah Indonesia. Pendidik (guru) dan siswa (peserta didik)," tegasnya.Dia tidak ingin desakan tersebut nantinya memberatkan dan merugikan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem belajar bagi anak-anak Indonesia. Dia ingin adanya solusi bersama antara pemerintah RI dan Turki terkait persoalan tersebut."Jadi solusinya seperti ini intinya, tidak boleh merugikan peserta didik, harus ada konsekuensinya bila mana ditutup. Maka itu saya berpendapat harus ada yang clear dulu," tandasnya.Secara tegas, Ferdiansyah menyebut pemerintah Indonesia memiliki otiritas sendiri termasuk soal sistem belajar mengajar. Dia berharap pihak Turki untuk tidak mengintervensi hal tersebut. Apalagi, dikaitkan dengan gerakan kudeta di negara tersebut beberapa waktu lalu."Kita punya kedaulatan sendiri, pemerintah Turki mengintervensi gara-gara separatis tapi bagaimana solusinya. Jangan merugikan peserta pendidik. Turki harus beri solusinya, ini kan semua proses pembelajaran sudah berlangsung, enggak bisa asal tutup dong, ini kan bukan Turki," pungkas dia.Desakan pada pemerintah Indonesia ini merujuk Dekrit Presiden Erdogan yang diteken pada 23 Juli lalu. Atas dasar beleid tersebut, pemerintah Turki menutup 1.043 sekolah swasta, 1.229 yayasan, serta 15 universitas di seluruh negeri. Semua lembaga itu dilarang beroperasi karena didanai oleh Gerakan Gulen yang disebut dalang kudeta militer.Kedubes Turki meminta Indonesia bersolidaritas untuk ikut menutup sekolah-sekolah pernah terkait PASIAD. "Langkah menutup sekolah-sekolah sejenis sudah dilakukan oleh negara-negara mitra Turki, di antaranya oleh Yordania, Azerbaijan, Somalia, dan Niger," tulis Kedubes Turki di situs resminya.Berikut daftar lengkap sekolah yang diklaim pemerintah Turki didanai oleh Gerakan Gulen:1) Pribadi Bilingual Boarding School, Depok2) Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung3) Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang Selatan4) Semesta Bilingual Boarding School, Semarang5) Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Jogjakarta6) Sragen Bilingual Boarding School, Sragen7) Fatih Boys School, Aceh8) Fatih Girls School, Aceh9) Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan