Ormas bertikai bikin Gubernur Pastika pusing

Belum genap sepekan kasus pembunuhan seorang tokoh ormas Laskar Bali di wilayah Gianyar, kasus serupa kembali terjadi pada Minggu (5/6) malam. Seorang pria bertato diduga ditebas parang, dan luka parah di perutnya dan dilarikan ke RSUP Sanglah, Denpasar, Bali.Informasi diterima merdeka.com, lelaki bertato ini diserang pria mengenakan kain penutup muka. Hanya saja tidak jelas apakah korban asal Manado, Sulawesi Utara ini anggota kelompok ormas tertentu di Bali. Hingga kini, korban yang masih dalam perawatan masih ditunggui sejumlah pria berbadan kekar. Diketahui, korban bernama Nofri (31) dianiaya sekelompok pria tak dikenal di Kuta. Belum jelas apa motif kekerasan itu.Kejadian itu menambah panjang deretan kekerasan di Bali. Bahkan, dua ormas besar setempat, Baladika dan Laskar Bali, kerap berseteru hingga berakhir dengan bentrokan berdarah. Terkadang, aksi saling balas tidak terelakkan. Siapapun dianggap berseberangan, atau terlihat memakai atribut ormas tertentu, pasti jadi incaran.Pertikaian antarormas bukan hal baru. Di tempat selain Bali hal serupa juga terjadi. Alasannya pun beragam. Mulai dari tidak terima karena ejekan atau lainnya.Sayangnya, hingga kini Pemerintah Provinsi Bali terkesan lepas tangan, dan membiarkan konflik jalanan itu menemukan jalurnya sendiri. Ada kesan justryu pertikaian itu seolah dirawat. Akhirnya, warga tidak tahu masalah menjadi khawatir.Berbagai desakan supaya ormas terus bertikai di pulau dewata segera dibubarkan sudah disampaikan. Namun, Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, justru menyatakan hal itu tidak mudah dan tak bakal memutus rantai konflik."Mereka dibubarkan, kemudian besok tinggal bikin nama baru lagi, bikin onar lagi, ya masalah enggak selesai-selesai," kata Pastika di lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar.Menurut Pastika, membubarkan ormas sesuai dengan tuntutan sebagian masyarakat bisa saja dilakukan. Meskipun menurut beleid harus dilakukan melalui proses di Mahkamah Agung (MA). Namun, dia meyakini permasalahan dipastikan tidak selesai sampai di sana.

Pastika menyatakan, akar pertikaian antarormas selama ini harus dicari. Namun, dia membelokkan hal itu lantaran tidak semua warga Bali memiliki pekerjaan layak. Menurut dia, itu tentunya menjadi tugas pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Jika itu alasannya, lantas menjadi pertanyaan, bagaimana Pastika bisa menyediakan pekerjaan dengan bayaran layak kepada warga asli supaya pertikaian hilang? Apakah memang betul hanya itu sumber bara dendam perseteruan dan teror jalanan di Bali? Dia lantas melanjutkan dengan pernyataan berikutnya."Kita harus berkaca dari kasus di Lampung. Keadaan ekonomi para pendatang lebih baik dari warga lokal karena semangat mereka lebih tinggi. Sementara warga lokal hanya jadi tukang parkir, satpam, dan pekerjaan kasar yang lain. Saya tidak ingin di Bali juga sama. Maka saya ingin agar warga Bali bisa mendapatkan pekerjaan layak sehingga perhatian bisa teralihkan," tutur Pastika.Pastika juga menyarankan desa adat (Pakraman) turut andil dalam memberikan efek jera. Namun, tetap saja ormas itu kadang bergerak dengan pola di luar sistem budaya."Bisa saja dilarang ikut desa pakraman atau kasepekan. Warga Bali kan masih sangat tunduk dengan awig-awig (aturan adat)," ujar Pastika.Pastika mengaku dia telah berkoordinasi dengan Polda Bali dan Polres Gianyar, dan meminta mengusut kasus pembunuhan tokoh Laskar Bali hingga tuntas. Dia mengajak masyarakat Bali tetap tenang, karena dikhawatirkan ada pihak ketiga ingin mengadu domba. Mengingat pelaku penusukan yang konon bercadar itu masih belum jelas.Di sisi lain, kritik datang dari mantan anggota KPU pusat, Gusti Putu Artha. Dia mencibir kebijakan Pemprov Bali terkait bentrok ormas kerap meletup. Menurut Artha, perselisihan antarormas selama ini membikin citra Bali menurun. Dia mengkhawatirkan, dengan adanya pihak luar ikut menghasut, kaum muda yang tidak paham malah tersulut.Artha menuding justru banyak pejabat Pemprov Bali terkesan cuci tangan dalam insiden pertikaian antarormas. Tidak hanya itu, dia menyatakan ormas seolah dipelihara. Bahkan, pucuk pimpinan salah satu ormas adalah seorang pegawai negeri sipil, dan mencoba menggalang kekuatan sebagai bakal calon Pilkada 2017 mendatang.