Sudah inkracht, Demokrat minta pembekuan PSSI segera dicabut

Kisruh sepak bola Indonesia belum juga usai. Padahal putusan hukum tegas menyatakan bahwa pemerintah harus segera mencabut pembekuan terhadap PSSI.Partai Demokrat mendesak Pemerintah untuk mematuhi PTUN, PTTUN & Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Inti dari putusan tersebut, meminta agar Menpora Imam Nahrawi mencabut SK 1307 yang menyebabkan kompetisi sepak bola nasional di bawah PSSI tidak dapat bergulir."Demokrat mengingatkan, berdasarkan konstitusi, sebagai negara hukum setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk para pejabat yang saat ini berkuasa," kata Wasekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com, Selasa (15/3).Riefky mengingatkan, Pemerintah untuk mematuhi konstitusi. Terkait Intervensi pemerintah terhadap PSSI, kata dia, baik DPR sebagai wakil rakyat dengan keputusan politiknya serta Mahkamah Agung dengan putusan dan penetapan hukum yang intinya menegaskan pembekuan kegiatan PSSI harus dicabut Pemerintah."Bahkan Komnas HAM RI pun, telah mengindikasikan adanya pelanggaran UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya terkait hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum serta hak-hak lainnya seperti hak bagi para atlet bola atas kesejahteraan dan mengembangkan diri," jelas Riefky.Ketua Komisi X bidang olahraga, kebudayaan dan pemuda ini menegaskan, Partai Demokrat meminta Pemerintah segera mendukung PSSI untuk memutar kembali Kompetisi Profesional (ISL & divisi utama) dan kompetisi amatir sebagai roda sepak bola nasional yang juga merupakan sumber nafkah utama banyak pihak dan hiburan rakyat."Demokrat juga mengingatkan PSSI akan adanya permintaan publik yang menginginkan PSSI terus berbenah diri agar lebih profesional, lebih akuntabel dan lebih berprestasi," pungkasnya.