Masifnya LGBT di Indonesia karena disokong duit miliaran oleh UNDP

Khofifah menegaskan, dalam menelusuri bahaya kelompok LGBT tersebut, harus dilihat secara komprehensif. Sebab, tak sedikit pula yang masuk kelompok LGBT hanya menjadi korban."Ternyata mereka juga menjadi korban perdagangan orang, hal ini harus dilihat komprehensif," ucapnya.Lebih lanjut, kata Khofifah, di Kemensos sebetulnya tidak ada istilah LGBT. Yang ada adalah kelompok ODA (orang dengan HIV/AIDS) dan kelompok minoritas selama ini beragam."Ada yang terinfeksi, terisolasi dr lingkungannya, di antara mereka , ada yg mengalami terisolasi dari hal-hal lainnya, jadi kalau secara struktural tidak ada yang menangani khusus LGBT, tetapi ada direktorat tangani ini, kasubdit ODA," terangnya.Khofifah juga menyebut kelompok LGBT mengincar anak-anak di bawah umur dengan memanfaatkan ekonomi keluarga kurang mampu. Setelah diberi hadiah oleh kelompok LGBT tersebut, anak-anak misalnya di Lombok tersebut tiba-tiba mengalami perubahan perilaku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. "Perubahan ini cepat sekali," tandasnya.Selain di Lombok, temuan mencengangkan juga terjadi Batam. 3.000 Siswa di kota ini disebut lelaki suka lelaki (LSL). Data ini bersumber dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau.

Anak-anak berusia di bawah 18 tahun itu terkumpul dalam beberapa komunitas LSL, kata anggota DPRD Kepri, Suryani. "Itu laporan yang saya terima dari Badan Pemberdayaan Perempuan. Data 2015," kata Suryani seperti dikutip dari Antara, Jumat (12/2) lalu.Kebanyakan anak LSL itu berkumpul rutin di sekitar Bengkong, Kecamatan Batuampar. Suryani menduga, selain pelajar, perilaku LSL, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual di Batam juga banyak di kalangan pekerja industri, terutama yang tinggal di asrama-asrama pekerja."Dulu saya pernah menangani kasus lesbian di Kawasan Muka Kuning (kawasan pekerja). Itu dulu, sekarang mungkin sudah lebih banyak lagi. Tapi saya belum mendapatkan datanya," kata perempuan yang juga Ketua Bidang Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kepri itu.Selain di Batam, anak dengan perilaku LSL juga banyak terdapat di Tanjungpinang dan Bintan. Berdasarkan hasil survei AUSAID yang diterimanya, sebanyak 700 anak usia 16-20 tahun di Tanjungpinang dan Bintan berperilaku LSL."Itu 22 persen dari anak usia 16-20 tahun," kata Suryani.Menurut dia, komunitas LSL di Tanjungpinang lebih terbuka dibanding di Batam. Komunitas itu memiliki media sosial sendiri yang disiarkan di publik. Di media sosial itu, anggota komunitas mengekspresikan diri terbuka.

Dia meminta pemerintah, lingkungan dan keluarga memberikan perhatian lebih kepada anak-anak, agar terhindar dari perilaku LSL dan LGBT."Ini harus menjadi perhatian khusus oleh Pemda. Karena LGBT ini menular. Ada lembaga yang mendukung agar perilaku ini eksis, ini perlu diwaspadai. Perilaku LSL, LGBT sangat bertentangan dengan Budaya Melayu dan agama apa pun," tegasnya.DPRD juga mendorong pemerintah menyusun Peraturan Daerah Pertahanan Keluarga untuk mengurai peran keluarga, sekolah dan pemerintah dalam mendidik anak. Karena, menurut Suryani, perilaku anak sangat ditentukan oleh ketahanan keluarga.Lalu mengapa kasus LGBT begitu masif di Indonesia?Organisasi United Nations Development Programme (UNDP) ternyata memberikan sokongan duit yang kuat untuk mendukung LGBT. Dari situsnya, UNDP mengaku menggelontorkan USD 8 juta atau senilai kurang lebih Rp 108 miliar untuk mendukung LGBT di negara China, Thailand, Filipina dan Indonesia. UNDP bekerja sama dengan Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID) mengucurkan dana sebesar USD 8 juta untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan kaum LGBT.Dalam keterangannya, UNDP menyebutkan bahwa proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017. Sejumlah tujuan dari dibentuknya proyek tersebut adalah untuk mendukung kaum LGBT dalam mengetahui hak mereka, termasuk hak hukum dalam melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada mereka.

Pemerhati perempuan dan anak, Giwo Rubianto mempertanyakan dana yang diberikan oleh Organisasi Pembangunan Dunia atau United Nations Development Programme (UNDP) itu untuk kemajuan kesejahteraan komunitas LGBT di Indonesia dan tiga negara lainnya."Masih banyak sektor lain yang harus mendapatkan perhatian seperti pendidikan, mengapa harus diberikan dana untuk LGBT yang tidak sesuai dengan nilai moral Indonesia," kata Giwo.Walaupun Indonesia merupakan negara berkembang, lanjut Giwo, tetapi tidak lantas bisa dijadikan kelinci percobaan bagi UNDP untuk melegalkan keberadaan LGBT."LGBT tidak boleh berkembang karena merusak generasi bangsa. LGBT merupakan kelainan yang 60 persen disebabkan oleh kelainan, sisanya memang genetik. Orangtua sangat berperan dalam meluruskan penyimpangan itu, karena LGBT merupakan penyimpangan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama manapun," jelas dia.Orangtua yang mengetahui anaknya mengidap kelainan seksual harus segera membawa anaknya ke ahli jiwa untuk mendapat penanganan lebih lanjut sampai anaknya normal kembali. Hal itu selaras dengan UU Perlindungan Anak."Pemerintah harus bersikap tegas terkait aliran dana asing untuk LGBT ini, karena jelas-jelas akan merusak moral bangsa," tegas dia.

Indonesia, lanjut dia, berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika yang melegalkan LGBT. Indonesia merupakan negara religius yang menganut adat ketimuran. LGBT masih dianggap sebagai penyimpangan dan bukan sesuatu yang wajar."Seharusnya UNDP sebagai organisasi global memahami hal itu dan tidak mendukung program-program yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia ," imbuh dia.Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memanggil perwakilan UNDP di Jakarta untuk mengklarifikasi berita adanya aliran dana tersebut ke Indonesia. UNDP di Indonesia sudah dipanggil ke Bappenas untuk menjelaskan apa yang terjadi."UNDP yang di sini mengaku tidak tahu dan tidak mengikuti proyek itu, dana itu UNDP di Thailand. Oleh karena itu diminta secara organisasi untuk memberitahukan ke Thailand supaya jangan melaksanakan itu," kata Wapres Kalla.