Mantan pejabat ESDM: Akar permasalahan Freeport ada di Indonesia

Mantan Dirjen Minerba Kementrian ESDM, MS Marpaung mengungkapkan persoalan perpanjangan kontrak Freeport merupakan modus lama. Menurutnya Indonesia hanya tunggu kontrak berakhir dan bebas dari campur tangan pihak asing. "Ini sebenarnya modus lama. Kalau pemerintah tak goyang dan mau jelas, tunggu perpanjangan habis supaya tidak saling menyalahi. Sebenarnya hanya itu saja," ujar Marpaung kepada wartawan, Minggu (12/12).Marpaung menjelaskan, akar permasalahan Freeport ada di Pemerintah Indonesia dimana menjadi pihak yang memutuskan perpanjangan kontrak atau tidak."Mereka mengajukan perpanjangan itu kan bebas bebas saja. Itu hak mereka. Yang jadi permasalahannya, kita perpanjang atau tidak. Itu saja," ucapnya.Menoleh sejarah, lanjut Marpaung, tahun 80-an Freeport hampir dikembalikan ke tangan Indonesia sendiri. Tetapi saat itu Indonesia malah menolak dan lebih mempertahankan royalti yang ada. "Sekarang giliran sudah pendapatan seperti ini, kita baru menggebu-gebu. Oleh karena itu, saya pikir sudah saatnya kita membenarkan masyarakat bahwa sumber daya alam itu milik bersama. Indonesia mau ambil Freeport? Itu tak masalah. Tapi kita harus menerima operasional Freeport yang membutuhkan manajemen tinggi," paparnya."Kalau anak muda siap? Yasudah ambil, tetapi kita harus tahu bahwa ada konsekuensi di situ. Kita ambil benefit paling besar? Ya kalau ada kegagalan ya telan. Tapi kalau ditanya pendapat saya pribadi? Ya ambil kembali freeport," tutupnya.