Hindari unsur politik, setiap bantuan dari luar wajib dikontrol

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani mengatakan minimnya alat yang digunakan dalam memadamkan titik api kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan menjadi salah satu faktor kesulitan menangani titik hotspot. Oleh karena itu, kesulitan dalam memadamkan api belum bisa terjawab hingga saat ini."Kita membutuhkan peralatan yang lebih besar lagi, seperti yang disampaikan bapak presiden Jokowi bahwa terkait kebakaran hutan. Kita sudah melihat skala dampak kebakaran ini yang cukup besar, kita harus punya kesadaran. Peralatan yang kita miliki, dalam memadamkan api saja seperti pesawat-pesawat kemampuan pada aircraft saja, sementara ini tidak efektif," kata Rasio usai mengisi acara diskusi dengan topik 'Asap Makin Pekat, Pembakar Kita Sikat' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10).Tidak hanya alat, kata Rasio, air juga perlu ditambah. Pasalnya sejauh ini air yang digunakan untuk memadamkan titik api masih standar."Air saja harus 15 ribu liter lebih," ujarnya.Sebagaimana informasi yang dihimpun merdeka.com, pemerintah mendapatkan bantuan dari luar negeri paling lambat siang atau sore hari ini. Bantuan yang dialirkan yaitu satu helikopter Chinook dari Singapura dan dua pesawat terbang dari Malaysia.Menurut Rasio, bantuan tersebut memang hal yang wajar sebagai negara yang berada pada satu rumpun. Namun, sebelum ada bantuan dari luar negeri, lanjut Rasio, pemerintah Indonesia harus memaksimalkan usaha penanganan secara nasional."Sebelum ada bantuan negara lain, kita harus lihat dulu kemampuan nasional kita. Nah saat ni, operasi terbesar yang dilakukan pemerintah kita mengerahkan 22 ribu orang aparat kepolisian, TNI, masyarakat, dan BNPB ini agar lebih efektif guna kerja sama negara lain," tuturnya.Menanggapi munculnya informasi aliran bantuan negara tetangga, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menegaskan perlu pengawasan dari pemerintah Indonesia terkait alat-alat yang diberikan Singapura dan Malaysia. Pasalnya, Indonesia perlu menghindari terselipnya unsur politik dalam bantuan tersebut."Sekarang luar negeri juga sudah memberi bantuan. Jangan bantuan ini ada unsur politik. Pemberian bantuan harus dalam kontrol pemerintah," tambah Herman.