JK akui dana Bansos banyak diselewengkan untuk kebutuhan politik

Pemerintah berencana menghapus dana Bantuan Sosial (Bansos). Wacana penghapusan itu didasari oleh banyaknya penyelewengan dana Bansos sehingga tidak sampai ke masyarakat.Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, penghapusan dana Bansos merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi positif wacana tersebut. Namun, JK menjelaskan dana Bansos yang dihapus, terbatas.Bansos yang lebih banyak disalurkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendesak, lanjut JK, akan dihapus secara bertahap lantaran dinilai menjadi konsumsi politik."Itu dihapus terbatas. Untuk yang penting saja, seperti rumah ibadah tetap ada. Bansos yang katakanlah untuk kebutuhan yang tidak urgent ya memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik," jelas JK di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).JK melihat, beberapa kali pelaksanaan pemilu daerah selalu berkontribusi terhadap naiknya anggaran dana Bansos."Lihat saja trennya, begitu mau pilkada Bansos naik," tutur JK.