PLTSa di Bandung berpotensi digugat

Proses pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Bandung masih belum jelas. Banyak penolakan rencana pembangunan PLTSa berbasis insenator ini. Selain karena tidak ramah lingkungan, ini juga berdampak pada masalah sosial lainnya. PLTSa berpotensi digugat.Hal ini disampaikan Pakar Hukum Asep Warlan saat menggelar jumpa pers bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar di Bumi Panda, Jalan Geusan Ulun No 3 Bandung, Senin (6/10)."Ini bisa saja dibawa ke meja persidangan. Pengadilan bisa mengubah semuanya, jadi saya menyarankan sudahlah pakai forum pengadilan. Ini akan menjadi perdebatan panjang," katanya.Sejauh ini penolakan terhadap PLTSa yang akan dibangun di kawasan Bandung Timur terus menyeruak. Beberapa LSM menyebutkan bahwa Bandung tidak siap menggunakan teknologi canggih itu. Ketimbang manfaat, PLTSa dianggap lebih banyak kerugiannya.Menurut Asep, apabila pembahasan ini terus berlarut masalah sampah di Kota Bandung tidak pernah selesai. Sehingga dengan cara dibawa kemeja hijau hakim benar-benar dapat memutuskan apakah proyek ini dapat diteruskan atau tidak."Nanti di dalam persidangan bisa diundang para para ahli untuk bersuara. Hakim meyakinkan apakah proyek ini bisa dijalankan atau tidak," ungkapnya.Lanjut dia, warga bisa melaporkan melalui jalur hukum perdata. Alasannya yakni tindakan melawan hukum dan hak masyarakat oleh pemerintah. Dia juga menambahkan, bahwa proyek bisa dibatalkan jika beberapa poin memenuhi seperti adanya bencana alam."Selanjutnya kerugian negara yang sangat besar. Kalau benar rugi hentikan. Terakhir perubahan kebijakan yg sifatnya strategis," terangnya."Nanti pada saat di pengadilan bisa mendatangkan para ahli, warga bisa meyakinkan kalau PLTSa ini akan membawa banyak dampak negatif," menambahkan.Asep meminta Pemkot Bandung untuk mempertimbangkan proyek nasional TPA Legok Nangka yang lebih aman. "Pemkot kalah pasti dengan proyek ini. Ya harusnya bisa mengikuti proyek nasional dan pemprov ini," ujarnya.Proyek PLTSa memang digulirkan sejak 2007 yang masih dipimpin Wali Kota Dada Rosada. Hingga kini proyek tersebut masih mandek karena tak 'direstui' warga Bandung.